Suara.com - Indonesia kekurangan lebih dari 125 ribu insinyur untuk membangun berbagai infrastruktur hingga pelosok. Ini menjadi ancaman menjelang masyarakat ekonomi ASEAN.
"Kita harus memenuhi kekurangan itu dalam 5 tahun ke depan. Sebab jika tidak, maka orang asing yang akan mengisinya, apalagi kita sudah menerapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN," kata Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Dimyati.
Itu dia katakan saat Peletakan Batu Pertama Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) di Jakarta, Sabtu (25/7/2015).
Kemenristek berharap perguruan tinggi lebih banyak lagi membuka jurusan teknologi dan meminta para mahasiswa mencintai penelitian dan mampu melahirkan inovasi yang berdaya saing.
"Saat ini, tingkat impor teknologi di Indonesia cukup tinggi, misalnya impor gawai (gadget), suatu teknologi impor yang digunakan sekitar 80 persen penduduk, sehingga bisa diartikan bahwa Indonesia masih menjadi negeri terjajah," ujarnya.
Meskipun secara kuantitas jumlah perguruan tinggi di Indonesia mencapai sekitar 4.000 unit, baik negeri maupun swasta, katanya, soal tingkat publikasi nasional maupun internasional masih rendah.
"Jumlah total publikasi dari 10 universitas terbaik di Indonesia masih kalah dengan satu universitas negeri di Malaysia. Fakta ini harus jadi pemicu bangkitnya perguruan tinggi di Indonesia," kata Dimyati.
Dalam kesempatan yang juga dihadiri Menteri Perindustrian Saleh Husin itu, Dimyati juga memberi apresiasi kepada Uhamka yang membantu tugas-tugas pemerintah mencerdaskan bangsa dan mendidik para mahasiswa menjadi orang-orang yang mampu mandiri dan berdaya saing.
Rektor Uhamka Prof Dr Suyatno mengatakan pada usia ke-57 tahun, Uhamka telah memiliki tujuh kampus yang tersebar di Jakarta dan akan membangun lagi gedung baru delapan tingkat seluas 10.300 meter persegi senilai Rp87 miliar di atas tanah 4.343 meter persegi yang bisa menampung 3.600 mahasiswa, dengan target selesai Mei 2016, dalam 10 bulan.
"Gedung tersebut juga akan dilengkapi berbagai fasilitas, seperti lab, perpustakaan, dan lainnya. Tidak kalah penting kami juga bangun sumber daya manusianya. Kami memiliki 400 dosen tetap dan total 700 dosen," katanya.
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pustaka dan Informasi Prof Dr Dadang Khamad mengatakan saat ini Muhammadiyah memiliki 182 perguruan tinggi dan beberapa di antaranya berakreditasi A.
"Perguruan tinggi kami tidak hanya berupaya mendidik orang muslim. IKIP Muhammadiyah yang kami bangun di Maumere, NTT misalnya, dari 900 mahasiswanya 90 persen nonmuslim, demikian pula dosennya, 80 persen nonmuslim. Kami ingin turut mencerdaskan Indonesia bagian timur," katanya. (Antara)
