Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) siap dipanggil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait adanya kasus dugaan korupsi pengadaan alat penyimpan energi sementara atau uninterruptible power supply untuk sekolah-sekolah pada APBD Perubahan tahun 2014.
"Kalau DPRD prosedurnya manggil, sesuai prosedur ya kita harus datang. Kalau soal UPS ya saya ketawa saja DPRD panggil saya," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2015). Pada Rabu (29/7/2015) lalu, Ahok telah dimintai keterangan penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri terkait kasus UPS.
Ahok mengungkapkan prioritas dana pendidikan pada APBD Perubahan 2014 tidak menyebutkan tentang pengadaan UPS. Namun, katanya, pengadaan tersebut muncul setelah ada nota kesepakatan.
"Pembangunan unggulan untuk sekolah itu rehabilitasi 47 persen sekolah DKI yang hancur. Dari mana pengadaan UPS masuk? DPRD tidak mau mengakui kalau mereka yang masukin karena tidak ada e-budgeting," ujarnya.
Itu sebabnya, kata Ahok, kalau dewan memanggilnya, justru nanti akan semaki terungkap masalahnya.
"Kalau mereka panggil saya maka saya demen banget supaya ketahuan nih oknum-oknum DPRD itu gobloknya minta ampun yang nuduh seperti itu. Jadi saya bisa buktikan," kata Ahok.
Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung akan menjadi inisiator pemanggilan Ahok.
"Saya yang akan menjadi inisiatornya. Ini karena sudah ada dua kasus korupsi di masa Ahok. Kita akan minta penjelasannya," ujar Lulung di gedung DPRD DKI, kemarin.
Pemanggilan ini, katanya, mengacu pada dua kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani Badan Reserse Kriminal Polri. Kedua kasus yaitu pengadaan UPS dan pengadaan alat printer dan scanner.
Menurut Lulung kasus dugaan korupsi tersebut tidak lepas dari tanggungjawab Ahok sebagai gubernur.
"Pokoknya secepatnya akan kita panggil (Ahok)," ujar Lulung.
Pengadaan UPS semula dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan baru kemudian dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Dana pengadaan UPS dicurigai bocor lantaran harganya yang kelewat mahal. Dalam anggaran, satu unit UPS berharga Rp5,8 miliar, padahal, polisi menilai harga standarnya hanya Rp1,2 miliar.
Dalam kasus ini, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah menetapkan dua orang tersangka atas kasus korupsi pengadaan UPS, yakni Zaenal Soleman dan Alex Usman.
Keduanya dijerat pasal 2 dan atau 3 Undang-undang No. 31/1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU 20/2001 tentang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
TERPOPULER
