Suara.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membantah bahwa pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di hadapan Sidang MPR/DPR menyiratkan pengabaian terhadap ASEAN.
Menlu menyampaikan bantahan tersebut untuk menanggapi pertanyaan mengenai absennya ASEAN dalam pidato yang disampaikan kepada DPD dan DPR RI di Ruang Rapat Paripurna I Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat.
"Tidak sama sekali, karena sebenarnya, (ASEAN) ini masuk dalam garis besar pidato Presiden," kata dia.
Retno menjelaskan terkait diplomasi Indonesia, secara garis besar, Presiden Jokowi ingin menegaskan kembali politik luar negeri bebas-aktif dan komitmen peran Indonesia di dunia untuk memelihara perdamaian dan kemananan.
"Hal-hal itu adalah pilar-pilar yang besar bagi politik luar negeri," kata dia.
Menlu menambahkan bahwa pidato Presiden juga menjadi penegasan peran Indonesia di Pasifik dan Hindia.
Sementara itu, alasan Presiden Jokowi menyebutkan Asosiasi Negara-Negara di Lingkaran Samudra Hindia (IORA) dan tidak menyebutkan ASEAN secara khusus karena Indonesia akan menjadi pemimpin IORA untuk periode 2015-2017.
"Karena keketuaan itulah maka IORA disebut oleh Presiden," kata dia.
"Terlebih lagi, dari pernyataan-pernyataan sebelumnya, sudah tampak sekali komitmen Presiden terhadap ASEAN," lanjut Menlu Retno.
Sesuai tradisi kenegaraan jelang Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus, Presiden telah menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPD-DPR dan Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka pidato penyampaian RAPBN 2016.
Dalam pidato penyampaian RAPBN 2016, Presiden Jokowi juga sekaligus menyerahkan RUU tentang APBN tahun 2016 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya kepada Ketua DPR RI. [Antara]
TERPOPULER
