Suara.com - Mayjen TNI (Purn) Hendardji Soepandji malah menyatakan lega saat tak terpilih dan masuk dalam 8 kandidat capim KPK yang diserahkan tim pansel kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Selasa, (1/9/2015).
Hendardji tidak terlalu mempersoalkan hasil seleksi tim pansel yang tidak meloloskan dirinya dan menerima jika dianggap belum cocok menempati jabtan itu.
"Saya Hendardji Soepandji selalu mensyukuri terhadap semua keputusan yang menyangkut diri saya apapun hasilnya. Manusia wajib berikhtiar tapi Allah SWT akan memberikan yang terbaik untuk diri saya dan keluarga. Mungkin memang KPK bukan tempat yang cocok untuk saya. Allah SWT pasti punya rencana yang lebih baik untuk saya dan keluarga," kata Hendardji melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (1/9/2015).
Dia juga tidak mau menganggap sembilan anggota tim pansel sebagai orang yang menghalangi untuk memperoleh jabatan pimpinan KPK.
"Saya juga memberi apresiasi yang tinggi pada 9 orang ibu-ibu Pansel yang telah bekerja maksimal tidak mengenal lelah dan bekerja secara profesional dan telah menghasilkan keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara tercinta," puji pensiunan TNI tersebut.
Seperti diberitakan, Presiden Jokowi sudah menerima 8 nama capim KPK. Nama-nama itu nantinya bakal diajukan ke DPR untuk uji kepatutan dan kelayakan untuk menjabat sebagai pimpinan KPK.
Berikut nama Capim KPK yang diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh Pansel KPK.
1.Bidang pencegahan, Saut Situmorang (staf ahli kepala BIN)
2.Bidang pencegahan, Surya Chandra (direktur Trade Union Center dan dosen Unika).
3. Bidang penindakan, Alexander Marwata (hakim ad hoc Tipikor)
4. Bidang penindakan, Basaria Panjaitan (Polri).
5. Manajemen, Agus Rahardjo (mantan LKPP)
6. Manajemen, Sujanarko (Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja sama Antar-Komisi dan Instansi KPK).
7. Supervisi dan monitoring, Johan Budi SP (Pelaksana Tugas Pimpinan KPK)
8. Supervisi dan monitoring, Laode Muhammad Syarif (Lektor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Senior Adviser Partnership for Govermance Reform in Indonesia).
