PKS Belum Percaya PAN Berkhianat

Suara.com - PKS masih belum percaya PAN kini masuk dalam barisan gerbong partai politik yang mendukung pemerintah.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah menyatakan PAN sudah menyetujui  kesepakatan di Koalisi Merah Putih (KMP) yang tetap berada di luar pemerintahan.

"Saya nggak percaya. Nggak. Saya kira karena dalam keputusan terakhir semua diajak Presiden Jokowi. Semua bicara lah, ditawari juga semua. Sudah sering, sudah komunikasinya cukup sering. Cuma kesepakatannya waktu itu KMP tidak akan ambil keputusan sendiri," ujar Fahri di DPR, Jakarta, Rabu (3/8/2015).

Wakil Ketua DPR ini menegaskan, belum ada pembicaraan hingga akhirnya PAN pindah dukungan. Dia menambahkan, dalam pertemuan terakhir di KMP, saat itu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, tetap kompak  bergabung di dalam KMP.

"Belum, ya pembicaraannya‎ keputusannya KMP akan kompak, sebab semua ditemuin satu-satu.

Dalam pertemuan terakhir, Pak Zul hadir dan dia bicara juga cukup komprehensif. Kita satu suara," ujar Fahri.

Terpisah, Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera mengatakan, publik jadi bisa melihat sikap PAN yang akhirnya bergabung dengan pemerintah atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Di mana, sebelumnya PAN berada di luar pemerintah.

"Publik bisa lihat janji yang dulu dan sekarang. Kalau kita PKS tetap di KMP sebagai kontrol terhadap pemerintah," ujarnya.

Dia menambahkan, di Parlemen sendiri tidak akan berubah jauh komposisinya. Sebab, KMP akan ada tambahan pasukan dari Partai Demokrat.

"Melemah kan asumsi sekilas, peluangnya justru menguat, karena boleh jadi Demokrat mendekat. Kita makin memiliki kedekatan karena beberapa kebijakan Pak SBY yang bagus diapresiasi kita. Tetapi oleh teman-teman yang sudah dapat amanah (menjadi pemerintah) itu disalahkan," tuturnya.

Selain itu, di Parlemen sendiri nanti bisa dinilai oleh publik tentang usulan kebijakan pemerintah yang digodok di parlemen. Dia menyebut, banyak kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat dna nyatanya itu ditolak KMP dan didukung KIH.

"Publik sudah cerdas. Publik akan lihat usulan kebijakan pemerintah yang tidak propublik dan tidak diterima KMP tapi malah KIH menerima. Nanti kreditnya untuk KMP," ujar Mardani.