Soal Pergantian Buwas, Fraksi Demokrat Akan Gunakan Hak Bertanya

Suara.com - Partai Demokrat (PD) akan melayangkan hak bertanya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, atas pergantian jabatan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso yang bertukar jabatan dengan Kepala BNN Komjen Pol Anang Iskandar.

"Secara konkret, Partai Demokrat berpendapat pertanyaan tadi dapat disampaikan DPR RI, khususnya komisi yang relevan, kepada Kapolri dalam forum terbuka dan sampaikan pernyataan tertulis kepada Presiden sesuai dengan hak bertanya yang dimiliki DPR," kata Wakil Ketua Umum DPP Demokrat, Syarief Hasan, dalam konferensi pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Minggu (6/9/2015).

Menurut Syarief, ada aturan yang mengatur dalam pergantian jabatan Perwira Tinggi (Pati) di tubuh Polri. Pergantian Budi Waseso ini dianggapnya tidak transparan. Artinya menurut Syarief, setiap pergantian harus ada alasan yang harus diberikan.

"Pergantian pada zaman Pak SBY, sudah sesuai dengan UU. Semua lewat Dewan Jabatan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti), semua dari bawah. Setelah ada usulan dari Wanjakti, setelah ada satu-dua-tiga nama, kemudian dibahas Presiden. Kemudian Presiden tanya calon-calon itu, dibicarakan, diminta pandangan, setelah itu diputuskan," kata Syarief lagi.

Jika menggunakan prosedur yang sesuai, Syarief mengatakan, tentu tidak akan menimbulkan gejolak dan polemik, baik itu di internal Polri maupun dari pandangan umum.

"Jadi ada aturan mekanisme yang baku yang harus diimplementasikan. Tidak sesaat saja, tidak berdasarkan rekomendasi sesorang. Kejadian seperti ini tidak pernah terjadi di era SBY," ujar anggota Komisi I itu pula.

Di tempat yang sama, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan, hak bertanya kepada pemerintah pernah dilayangkan Fraksi Demokrat. Kala itu menurutnya dalam kasus kenaikan harga BBM.

"Pergantian di kepolisian ini bukan merupakan proses yang biasa di mata kalangan masyarakat. Karena itu, kita akan mempertanyakan. Apakah pergantian Pati atau Pamen (Polri), semua ada mekanisme. Bukan siapanya yang berganti posisi, tapi (soal) bagaimana. The why and the how," ujar Ibas.