Suara.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Abetnego Tarigan mengatakan WALHI sudah lama mengingatkan pemerintah mengenai adanya kebakaran hutan dan lahan, tetapi direspon biasa-biasa saja, sampai kemudian terjadi bencana asap di Sumatera dan Kalimantan.
"Kita sudah ingatkan pemerintah, misal soal pembakaran lahan ditahun ini saja, itu kita sudah berisik, kita sudah ramai, bahkan sudah disampaikan perlu tindakan segera. Tapi responnya biasa, tunggu memuncak baru gerak," kata Abetnego di gedung DPR, Jumat (18/9/2015).
Dia curiga ada pembiaran kasus karena setelah itu biasanya ada proyek pemadaman api.
"Jangan-jangan ini proyek pemadaman. Karena setiap tahun, kejadian seperti ini terjadi," kata dia.
Dia mengatakan kebakaran hutan telah menimbulkan kerugian tak sedikit, terutama lahan gambut yang merupakan andalan warga.
"Lahan gambut itu punya nilai ekonomis dan penerimaan dari sektor itu seberapa besar, dan ini perlu dibandingkan dengan dampak dari pembukaan lahan itu. Seperti sekarang ini, kebakaran lahan ini kita jebol banyak kerugiannya daripada penerimaan dari sektor ekonomis lahan gambut," kata dia.
Khususnya di di Riau, bencana asap selalu datang setiap tahun selama sekitar 18 tahun terakhir. Tahun ini adalah tahun terparah bagi kesehatan warga akibat asap hutan dan lahan yang dibakar untuk kepentingan segelintir pebisnis.
"Pada tahun 2015 ini jumlah penderita ISPA meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Itu barus data yang sudah dirawat di rumah sakit dan puskesmas di Riau, belum kalau ditambahkan dengan mereka yang belum melapor," kata anggota DPRD Provinsi Riau, Ade Hartati, yang bergabung dalam Gerakan Rakyat Riau Melawan Asap, di gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, siang tadi.
Menurut data terakhir Gerakan Rakyat Riau Melawan Asap tahun ini jumlah warga yang menderita infeksi saluran pernafasan atas mencapai 43.386 jiwa.
Hartati mengatakan jumlah korban meningkat tajam selama empat hari terakhir karena partikular udara di sana sudah melampaui batas normal yakni mencapai 650-750. Padahal, kata Hartati, standar normal partikularnya di bawah angka 150.
"Empat hari terakhir ini, kondisi udaranya sudah sangat tidak layak lagi, angka 750 itu sudah melampaui batas normal, dan itu sangat berbahaya bagi kami di Riau," katanya.
Itu sebabnya, dia mendesak pemerintah mengevakuasi warga yang terkena dampak asap ke tempat yang berudara sehat.
"Pemerintah harus segera mengevakuasi kelompok-kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak-anak. Mereka sudah menderita, saya tidak bisa membayangkan anak-anak mereka nanti lahir dengan gagal pernafasan karena asap yang ibu mereka hirup saat masa kehamilan," kata Hartati.
TERPOPULER
