Infografis
Sudah sebulan lebih diselimuti kabut asal, warga Provinsi Riau belum merasakan langsung uluran kasih pemerintah. Mereka mengungsi ke daerah yang udaranya lebih sehat atas inisiatif sendiri dan uang sendiri, demikian dikatakan anggota DPRD Provinsi Riau Ade Hartati.
"Yang kami lakukan sekarang adalah mengungsi ke Tanah Tinggi, namun itu atas inisiatif sendiri, swadaya masyarakat sendiri, kalau pemerintah belum ada," kata Hartati di gedung Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat (18/9/2015).
Menurut Ade, seharusnya pemerintah memfasilitasi masyarakat korban bencana asap, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak-anak.
Karena itu, perempuan yang sudah merasakan besarnya akibat asap bagi saat sedang hamil, mendesak pemerintah agar menyelesaikan dan menghukum dengan tegas bagi para pelaku pembakaran tersebut. Dia meminta agar monopoli kepemilikan terhadap lahan di Riau dihentikan.
"Kami menuntut pemerintah agar stop monopoli penguasaan tanah dan lahan gambut oleh perusahaan di Riau. Menindak tegas dan melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar hutan," kata Hartati.
Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk mengaudit serta merevisi izin pemanfaatan hutan dan lahan oleh perusahaan swasta.
Pasalnya, sebagian lahan gambut seharusnya tidak boleh dijadikan lahan produksi, tapi kenyataannya masih saja dipakai.
"Juga kami menuntut agar membasahi kembali lahan-lahan gambut, memberikan kompensasi kesehatan akibat kabut asap bagi rakyat Riau secara gratis tanpa syarat. Segera mungkin mengevakuasi korban bencana asap yang sudah sampai pada level bahaya dan juga mendesak pemerintah untuk mencabut izin perusahaan HTI (Hutan Tanaman Industri) dan perkebunan sawit pembakar hutan dan lahan Riau," kata dia.
"Yang kami lakukan sekarang adalah mengungsi ke Tanah Tinggi, namun itu atas inisiatif sendiri, swadaya masyarakat sendiri, kalau pemerintah belum ada," kata Hartati di gedung Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat (18/9/2015).
Menurut Ade, seharusnya pemerintah memfasilitasi masyarakat korban bencana asap, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak-anak.
Karena itu, perempuan yang sudah merasakan besarnya akibat asap bagi saat sedang hamil, mendesak pemerintah agar menyelesaikan dan menghukum dengan tegas bagi para pelaku pembakaran tersebut. Dia meminta agar monopoli kepemilikan terhadap lahan di Riau dihentikan.
"Kami menuntut pemerintah agar stop monopoli penguasaan tanah dan lahan gambut oleh perusahaan di Riau. Menindak tegas dan melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar hutan," kata Hartati.
Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk mengaudit serta merevisi izin pemanfaatan hutan dan lahan oleh perusahaan swasta.
Pasalnya, sebagian lahan gambut seharusnya tidak boleh dijadikan lahan produksi, tapi kenyataannya masih saja dipakai.
"Juga kami menuntut agar membasahi kembali lahan-lahan gambut, memberikan kompensasi kesehatan akibat kabut asap bagi rakyat Riau secara gratis tanpa syarat. Segera mungkin mengevakuasi korban bencana asap yang sudah sampai pada level bahaya dan juga mendesak pemerintah untuk mencabut izin perusahaan HTI (Hutan Tanaman Industri) dan perkebunan sawit pembakar hutan dan lahan Riau," kata dia.
