Dari Kedelapan Capim KPK, Mana yang Akan Dipilih Komisi III DPR?

Suara.com - Komisi III DPR RI akan memilih calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terbaik dari hasil seleksi yang sudah dilakukan oleh panitia seleksi calon pimpinan KPK tersebut.

"Komisi III nanti ditugasi untuk melakukan pemilihan calon pimpinan KPK itu, namun saat ini kami belum menerima secara resmi delapan nama hasil seleksi itu," kata anggota Komisi III DPR RI Romahurmuziy saat melakukan konsolidasi partai di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin.

Seperti dikutip oleh Antara, lelaki yang akrab disapa Romy itu mengapresiasi kinerja panitia seleksi yang telah bekerja keras untuk menghasilkan calon-calon yang dinilai terbaik dari sekian calon yang sudah diseleksi.

"Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mengambil bagian secara penuh dalam pemilihan pimpinan KPK tersebut dengan menerima masukan dari seluruh lapisan masyarakat atas nama-nama yang sudah beredar itu," kata Ketua Umum PPP itu.

Ia menjelaskan delapan nama hasil panitia seleksi calon pimpinan KPK itu juga akan dipilih bersama dua nama yang pernah diuji kelayakan dan kepatutannya oleh Komisi III DPR RI yakni Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata.

"Dengan demikian ada 10 nama yang nantinya akan dipilih menjadi lima calon pimpinan KPK. Dari 10 nama itu semuanya baik dan tinggal menunggu masukan dari masyarakat atas nama-nama tersebut," ucap politisi yang biasa disapa Romy itu.

Sesuai dengan daftar calon pimpinan KPK yang lolos delapan besar yakni Bidang Pencegahan terpilih Saut Situmorang yang merupakan staf ahli Kepala BIN dan Surya Tjandra dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.

Di Bidang Penindakan ada Alexander Marwata dari hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, dan Basaria Panjaitan dari Sespimti Polri.

Pada bidang Manajemen yakni Agus Rahardjo mantan Kepala LKPP, dan Sujanarko yang merupakan Direktur Pembinaan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK, sedangkan bidang Supervisi dipilih Johan Budi Sapto Prabowo yang menjabat pelaksana tugas Pimpinan KPK dan Laode Muhamad Syarif dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Hassanudin. (Antara)