Di Balik Alih Status RUU Perampasan Aset, DPR Klaim Punya Cara Mempercepat Pembahasan

Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan klarifikasi terkait perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. 

Ia menegaskan, bahwa DPR berkomitmen mempercepat proses penyusunan regulasi tersebut dan membantah isu yang menyebut pihaknya menolak pembahasan RUU tersebut. 

Habiburokhman menjelaskan bahwa pimpinan Komisi III bersama para ketua kelompok fraksi (kapoksi) telah menggelar rapat intensif untuk memastikan penyerapan aspirasi publik berjalan maksimal. 

"Hari ini saya akan menyampaikan update soal penanganan pembahasan RUU Perampasan Aset. Karena tadi malam kami, pimpinan dan para kapoksi, melakukan rapat, ya, soal bagaimana kita maksimalisasi dan, apa namanya, percepat, ya, semua proses penyerapan aspirasi publik terkait perampasan aset ini," ujar Habiburokhman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026). 

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menepis kabar miring atau hoaks yang menyebut DPR RI enggan membahas RUU Perampasan Aset. 

Menurutnya, Komisi III justru telah melakukan serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) secara maraton dalam beberapa pekan terakhir. 

"Pertama, ada hoaks yang beredar ya bahwa DPR menolak pembahasan RUU Perampasan Aset ini. Padahal faktanya teman-teman tahu semua, ya, kita sudah berminggu-minggu melakukan RDPU soal undang-undang perampasan aset, ya. Ini jauh lebih banyak daripada pembahasan di undang-undang yang lain, ya, kalau dalam kurun waktu hanya 2-3 minggu kemarin," tegasnya. 

Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini menjelaskan alasan perubahan status RUU Perampasan Aset dari inisiatif pemerintah menjadi inisiatif DPR. 

Ia menekankan bahwa langkah ini merupakan strategi teknis agar pembahasan berjalan lebih efisien, terutama terkait penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). 

"Nah, kemudian dikatakan juga bahwa, ya, pengalihan undang-undang ini dari apa inisiatif pemerintah ke DPR adalah untuk memperlambat. Padahal faktanya kebalikannya. Justru undang-undang yang inisiatifnya dari DPR logikanya memang jauh lebih cepat," katanya. 

"Kenapa? Karena DIM-nya itu hanya akan ada satu dari pemerintah. Ketika nanti kita sudah susun, DIM-nya hanya akan ada dari pemerintah. Tapi kalau undang-undang usulan dari pemerintah, maka DIM-nya akan ada dari delapan fraksi. Ya kita tahu, masing-masing fraksi pasti akan membuat DIM ya yang mungkin, mungkin saja secara substansi sama satu sama lain, tapi redaksi beda, maka akan menimbulkan banyak sekali DIM, ya, 8 kali lipat daripada apa apabila diusulkan oleh pemerintah," jelasnya. 

Habiburokhman menambahkan bahwa taktik "menyeret" RUU ini menjadi usulan DPR adalah murni untuk memangkas birokrasi pembahasan antar-fraksi yang biasanya memakan waktu lama jika menggunakan skema usulan pemerintah. 

"Nah, itulah bagian dari strategi kami agar semua undang-undang yang dibahas, termasuk dan terutama undang-undang perampasan aset ini, cepat adalah bagian dari taktik kami, strategi kami adalah dengan menyeret ini sebagai usulan DPR, ya. Kalau DPR kan begitu kita sudah susun, DIM-nya dari pemerintah, maka akan prosesnya akan lebih cepat. Itu pengalaman kami di DPR selama ini begitu. Kalau DIM-nya dari DPR pasti pembahasannya, kalau usulannya dari DPR pasti pembahasannya lebih cepat. Itu bagian dari strategi kami," pungkasnya.