Suara.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Surya Chandra Surapaty menyampaikan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang kini mencapai 1,49 persen terlalu cepat. BKKBN mengatakan laju pertumbuhan bisa ditekan pada angka 1,1 persen.
“Dengan laju 1,49 persen tersebut, penduduk Indonesia akan bertambah sebanyak 4,5 juta orang. Itu sama dengan satu negara Singapura. Jadi kalau 10 tahun ya 10 negara Singapura,” kata Surya Chandra usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (29/9/2015) siang.
Menurut Surya, dengan laju pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, dikhawatirkan penduduk Indonesia nanti tidak berkualitas. Sebab, pertumbuhan cepat kebanyakan terjadi di daerah-daerah slum, di daerah miskin.
Salah satu cara untuk menekan laju, kata Surya, yakni membangun Kampung KB.
“Kampung KB pertama kali dibangun di daerah padat penduduk dan di kampung-kampung nelayan,” kata Surya seraya menyebutkan, rencananya launching Kampung KB akan dilakukan pada bulan Januari 2016 di kampung nelayan, di daerah Pangandaran, dan Cirebon.
“Presiden Jokowi bersedia untuk hadir me-launchingnya,” kata Surya.
Menurut Kepala BKKBN nantinya di tiap kabupaten akan didirikan Kampung KB yang di dalamnya juga ada Rumah Sehat.
“Rumah Sehat merupakan tempat di mana keluarga, ibu-ibu mengembangkan program bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia,” ujarnya.
Surya berharap keluarga akan makin sejahtera setelah mengikuti program KB dan akan lebih sejahtera dengan mengikuti program-program pembangunan keluarga.
Revitalisasi
Mengenai kehadirannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kepala BKKBN menjelaskan untuk melaporkan program untuk merevitalisasi program KB.
“Kita merasakan program KB, program kependudukan semakin menurun, sehingga harus diadakan gerakan-gerakan untuk kembali menggalakkan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK),” kata Surya.
Dengan terbitnya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lanjut Surya, maka program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga) menjadi hal yang wajib dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota.
Untuk pusat sendiri, lanjut Surya, mengelola 10 sub kewenangan, antara lain adalah petugas Lapangan KB, Penyuluh KB, akan kembali dikelola pusat.
“Jadi mereka nanti adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusat yang direkrut oleh pusat, dan dilatih serta diberikan sertifikat PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) dan Penyuluh KB,” kata Surya.
TERPOPULER
