Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dikabarkan akan melakukan reshuffle jilid II dalam waktu dekat.
Namun, kabar tersebut segera dibantah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.
"Kami belum sampai bicara mengenai itu (reshuffle jilid II)," kata Luhut di DPR, Jumat (16/10/2015).
Menurut Luhut, hasil evaluasi terhadap kinerja Kabinet Kerja selama satu tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi menunjukkan kemajuan yang positif, terutama kebijakan sektor ekonomi.
"Pemerintah telah melakukan transformasi yang sangat baik, kini sedang berjalan untuk melakukan efisiensi di semua lini, yang sekarang ini diwujudkan dalam paket-paket ekonomi," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku mendengar kabar bakal ada reshuffle kabinet jilid II. Fadli menilai kinerja kabinet saat ini tidak ada yang menonjol.
Namun, kabar tersebut segera dibantah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.
"Kami belum sampai bicara mengenai itu (reshuffle jilid II)," kata Luhut di DPR, Jumat (16/10/2015).
Menurut Luhut, hasil evaluasi terhadap kinerja Kabinet Kerja selama satu tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi menunjukkan kemajuan yang positif, terutama kebijakan sektor ekonomi.
"Pemerintah telah melakukan transformasi yang sangat baik, kini sedang berjalan untuk melakukan efisiensi di semua lini, yang sekarang ini diwujudkan dalam paket-paket ekonomi," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku mendengar kabar bakal ada reshuffle kabinet jilid II. Fadli menilai kinerja kabinet saat ini tidak ada yang menonjol.
"Kabarnya demikian, mau ada semacam reshuffle jilid II karena kemarin baru Menko, kita lihat saja nanti," ujar Fadli di DPR, Kamis (15/10).
Reshuflle perlu dilakukan karena banyak program pemerintah yang tidak mencapai target, katanya.
"Bahkan dalam beberapa sisi di bidang ekonomi mengalami kemunduran yang cukup drastis," ujar Fadli.
Namun, Fadli menghormati hak prerogatif Presiden untuk merombak kabinet atau tetap mempertahankan.
"Tapi, saya kira kan presiden kalau merasa tim ini cukup kuat tidak perlu reshuffle, tapi kalau ternyata hasil evaluasinya memerlukan ini hak prerogatif Presiden," ujarnya.
Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menilai kinerja pemerintahan Jokowi layak diberi rapor merah.
"Kalau dinilai, rapornya merah lah. Perlu remedial," kata Muzani di DPR.
Dia menjelaskan di bidang ekonomi, saat Presiden Jokowi dilantik, rupiah berada di angka Rp9.500 per dolar, sekarang mencapai Rp13.500. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang dulunya sekitar 6 persen, sekarang turun ke angka 5 persen. Angka inflasi serta utang luar negeri Indonesia juga meningkat.
Reshuflle perlu dilakukan karena banyak program pemerintah yang tidak mencapai target, katanya.
"Bahkan dalam beberapa sisi di bidang ekonomi mengalami kemunduran yang cukup drastis," ujar Fadli.
Namun, Fadli menghormati hak prerogatif Presiden untuk merombak kabinet atau tetap mempertahankan.
"Tapi, saya kira kan presiden kalau merasa tim ini cukup kuat tidak perlu reshuffle, tapi kalau ternyata hasil evaluasinya memerlukan ini hak prerogatif Presiden," ujarnya.
Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menilai kinerja pemerintahan Jokowi layak diberi rapor merah.
"Kalau dinilai, rapornya merah lah. Perlu remedial," kata Muzani di DPR.
Dia menjelaskan di bidang ekonomi, saat Presiden Jokowi dilantik, rupiah berada di angka Rp9.500 per dolar, sekarang mencapai Rp13.500. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang dulunya sekitar 6 persen, sekarang turun ke angka 5 persen. Angka inflasi serta utang luar negeri Indonesia juga meningkat.
