MKD Jangan Lama-lama Proses Politisi DPR Jual Nama Jokowi

Suara.com - Sekretaris Fraksi Nasional Demokrat Syarif Abdullah Alkadrie mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan memproses secara transparan dugaan pelanggaran etika oleh anggota DPR dalam kasus makelar perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Langkah itu penting dilakukan guna menyudahi spekulasi berkepanjangan di antara politisi Senayan dan juga masyarakat luas. Adanya keterbukaan terkait nama pelaku berikut pembuktian dugaan pelanggaran diharap tidak memperburuk citra DPR.

"Kalau ada yang terlibat dari DPR ini, kita minta MKD untuk memproses itu. Dan memang yang disinyalir ada anggota DPR dan Pimpinan DPR. Ini harus diproses MKD, karena kita semua bertanya-tanya dan berspekulasi. Nanti (kalau tidak diproses) di tengah-tengah masyarakat kita akan jelek," kata Syarif, Senin (16/11/2015).

Syarif berharap MKD tak perlu berlama-lama memproses dan mengungkap nama-nama anggota DPR yang disinyalir tindakannya telah melanggar sumpah jabatan. Jika kasus itu terlalu lama diproses, ia khawatir akan ada penunggang gelap yang menumpangi isu ini.

Dia mengingatkan manuver-manuver kepentingan yang saling menumpangi isu, lazim terjadi dalam dunia politik. Oleh karenanya, anggota Komisi V DPR yang juga seorang akademisi ini mengimbau MKD agar pelanggaran etika ini diproses sembari membangun komunikasi yang baik dengan masing-masing pimpinan fraksi.

"Hari ini pun bisa (diproses) kalau MKD mau. Kalau seminggu atau lebih, nanti ada apa-apa, bisa masuk-masuk apa pula di MKD. MKD itu wajib menyampaikan minimal kepada pimpinan fraksi atau anggota MKD yang merupakan wakil dari fraksi," kata dia.

Syarif menjamin Fraksi Nasdem akan berkomitmen mengawal dan menuntaskan masalah pelanggaran etika ini. Ia tidak mau proses penanganan kasus ini berlarut-larut, seperti yang terjadi pada kasus dugaan pelanggaran etika terkait kasus Donald Trump. Dalam kasus itu, pimpinan DPR diduga melakukan pelanggaran etika lantaran pertemuannya dengan bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump hanya diganjar dengan sanksi teguran.

Oleh karena itu, Syarif menawarkan peran Fraksi Nasdem untuk mengawal agar penanganan kasus pelanggaran etika terkait makelar kontrak Freeport ini bisa selesai dengan tuntas. Dengan pengawalan itu, legislator dari Kalimantan Barat ini berharap pengadilan etika MKD akan menghasilkan rekomendasi yang jelas. Rekomendasi itu akan menegaskan benar atau tidaknya dugaan cacat etika yang disangkakan kepada anggota DPR terkait. Jika terbukti melanggar, menurut Syarif, proses itu harus dilanjutkan dengan mekanisme hukum.

"Kalau MKD selalu memproses berlarut-larut, saya yakin tidak ada lagi yang percaya MKD. Kita sudah minta kepada MKD agar transparan dan terbuka terkait nama-nama itu (makelar kontrak Freeport – red), kalau memang ada yang terlibat. Pertama, diadili secara etika oleh MKD. Kedua, jika terbukti bersalah, pelanggaran etika itu bisa menjadi bahan ke ranah hukum. Karena tindakan itu sudah menyalahi sumpah anggota DPR," kata dia.

Sebelumnya, diketahui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyebut adanya anggota DPR yang bertindak selaku makelar perpanjangan kontrak Freeport. Anggota DPR itu berjanji akan menjamin perpanjangan kontrak Freeport asal dia mendapat kompensasi saham di perusahaan. Tak hanya itu, si makelar yang disinyalir seorang politisi DPR berpengaruh ini juga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di mana dia meminta Freeport juga memberi kompensasi saham untuk kedua kepala negara tersebut.

Tak pelak, isu itu menjadi pembahasan liar di panggung wacana publik dan menimbulkan berbagai spekulasi, mengingat Sudirman Said tidak menyebut nama pelaku secara gamblang. Belakangan, Sudirman Said menyebut telah menyerahkan nama-nama terduga pelaku pelanggaran etika itu kepada MKD DPR, tapi MKD belum menjelaskan nama-nama yang diserahkan itu.