Soal Skandal Freeport, Luhut Siap Beri Keterangan Ke MKD

Pebriansyah Ariefana | Erick Tanjung | Suara.com

Kamis, 19 November 2015 | 16:24 WIB
Soal Skandal Freeport, Luhut Siap Beri Keterangan Ke MKD
Tanggapan terkait pencatut nama Presiden Joko Widodo di Media Center Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Jakarta, Kamis (19/11). [suara.com/Oke Atmaja]

Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap jika dipanggil Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Hal itu untuk memberikan keterangan mengenai kasus ‎pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport. Dalam rekaman pembicaraan diduga Setnov dengan pihak Freeport itu nama Luhut disebut.

"Ya siap, sama kalian (wartawan) saja saya berikan keterangan," ‎kata Luhut usai rapat koordinasi dengan Kapolri, TNI tentang penanganan teroris di kantornya, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Namun dia belum tahu kapan akan dipanggil MKD untuk dimintai keterangan. Dia hanya bisa menunggu. "Nanti kami lihat‎," ujarnya.

Sebelumnya, Luhut mengaku tidak merasa dicemarkan nama baiknya, meski disebut-sebut dalam transkrip rekaman percakapan antara Ketua DPR dari Fraksi Golkar Setya Novanto, pengusaha minyak berinisial R dan pimpinan PT. Freeport Indonesia dalam pembicaraan perpanjangan kontrak karya PT. Freeport Indonesia.

Luhut menegaskan tidak pernah terlibat dalam pembicaraan saham Freeport sebagaimana transkrip percakapan yang beredar luas. Ia menegaskan tidak akan negosiasi dengan siapapun terkait perpanjangan kontrak Freeport.

Luhut juga menegaskan tidak pernah ikut pertemuan dengan petinggi Freeport. Percakapan tersebut diduga berlangsung di Hotel Ritz-Carlton Jakarta pada 8 Juni 2015. Mereka membicarakan perpanjangan kontrak karya Freeport yang bakal berakhir 2021.

Dalam permbicaraan tersebut, politisi berkuasa di DPR tersebut mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Ia mengaku sudah bertemu Presiden untuk mendiskusikan perpanjangan kontrak Freeport. Politisi tersebut yakin masa kontrak Freeport segera disetujui pemerintah untuk diperpanjang. Sebagai imbalan, politisi ini minta saham Freeport untuk Presiden sebesar 11 persen dan untuk Wakil Presiden sembilan persen. Dia sendiri minta bagian 49 persen saham pembangkit listrik Urumuka di Paniai, Papua.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Isu Calo Kontrak Freeport, Jokowi Didesak Copot Menkopolhukam

Isu Calo Kontrak Freeport, Jokowi Didesak Copot Menkopolhukam

News | Kamis, 19 November 2015 | 16:12 WIB

Aburizal Ditantang Berani Pecat Setya Novanto

Aburizal Ditantang Berani Pecat Setya Novanto

News | Kamis, 19 November 2015 | 16:07 WIB

Dibongkar Sejak Awal, Setnov Harus Berterima Kasih ke Sudirman

Dibongkar Sejak Awal, Setnov Harus Berterima Kasih ke Sudirman

News | Kamis, 19 November 2015 | 15:45 WIB

Rohaniawan Bilang Seharusnya Setya Novanto Sukarela Mundur

Rohaniawan Bilang Seharusnya Setya Novanto Sukarela Mundur

News | Kamis, 19 November 2015 | 15:35 WIB

Ini Sebutan Buat MKD DPR Kalau Tak Selesaikan Kasus Setnov

Ini Sebutan Buat MKD DPR Kalau Tak Selesaikan Kasus Setnov

News | Kamis, 19 November 2015 | 15:04 WIB

Sejak Tangani Kasus Setnov dan Freeport, Wakil Ketua MKD Diteror

Sejak Tangani Kasus Setnov dan Freeport, Wakil Ketua MKD Diteror

News | Kamis, 19 November 2015 | 14:50 WIB

Luhut Bahas Pencatutan Nama Presiden

Luhut Bahas Pencatutan Nama Presiden

Foto | Kamis, 19 November 2015 | 14:22 WIB

MKD akan Gelar Sidang Setya Novanto Secara Terbuka

MKD akan Gelar Sidang Setya Novanto Secara Terbuka

News | Kamis, 19 November 2015 | 14:21 WIB

Calo Kontrak Freeport, Fadli Zon Bela Setya Novanto

Calo Kontrak Freeport, Fadli Zon Bela Setya Novanto

News | Kamis, 19 November 2015 | 14:00 WIB

MKD Kesulitan Periksa Setya Novanto

MKD Kesulitan Periksa Setya Novanto

News | Kamis, 19 November 2015 | 13:32 WIB

Terkini

Soal Pemindahan Ibu Kota ke IKN, Politikus PKB Tegaskan Putusan MK Jadi Rujukan Final

Soal Pemindahan Ibu Kota ke IKN, Politikus PKB Tegaskan Putusan MK Jadi Rujukan Final

News | Kamis, 14 Mei 2026 | 06:50 WIB

Ajarkan Seni Debat, Gibran Bagikan Tips Khusus ke Siswi SMAN 1 Pontianak yang Dicurangi Juri LCC

Ajarkan Seni Debat, Gibran Bagikan Tips Khusus ke Siswi SMAN 1 Pontianak yang Dicurangi Juri LCC

News | Kamis, 14 Mei 2026 | 06:30 WIB

Warga Jakarta Kini Wajib Pilah Sampah dari Rumah, Bagaimana Aturan dan Caranya?

Warga Jakarta Kini Wajib Pilah Sampah dari Rumah, Bagaimana Aturan dan Caranya?

News | Rabu, 13 Mei 2026 | 22:59 WIB

Kasus Kekerasan Seksual di Depok Meningkat, Wakil Wali Kota Ungkap Fakta di Baliknya

Kasus Kekerasan Seksual di Depok Meningkat, Wakil Wali Kota Ungkap Fakta di Baliknya

News | Rabu, 13 Mei 2026 | 22:13 WIB

Waspada Malaria Knowlesi! Penyakit 'Kiriman' Monyet yang Mulai Mengintai Manusia

Waspada Malaria Knowlesi! Penyakit 'Kiriman' Monyet yang Mulai Mengintai Manusia

News | Rabu, 13 Mei 2026 | 22:05 WIB

Geger Kabar Syekh Ahmad Al Misry Ditangkap, Polri: Tersangka Masih Sembunyi di Mesir

Geger Kabar Syekh Ahmad Al Misry Ditangkap, Polri: Tersangka Masih Sembunyi di Mesir

News | Rabu, 13 Mei 2026 | 21:30 WIB

Demo Depan KPK, GMNI DKI Desak Usut Dugaan Mega Korupsi Rp 112 Triliun di Proyek KDMP

Demo Depan KPK, GMNI DKI Desak Usut Dugaan Mega Korupsi Rp 112 Triliun di Proyek KDMP

News | Rabu, 13 Mei 2026 | 21:29 WIB

Kementerian PKP dan KPK Sinkronkan Aturan Baru Program BSPS untuk Rakyat

Kementerian PKP dan KPK Sinkronkan Aturan Baru Program BSPS untuk Rakyat

News | Rabu, 13 Mei 2026 | 21:27 WIB

4 Anggota BAIS Penyiram Air Keras Ngaku Salah, Siap Minta Maaf Langsung ke Andrie Yunus

4 Anggota BAIS Penyiram Air Keras Ngaku Salah, Siap Minta Maaf Langsung ke Andrie Yunus

News | Rabu, 13 Mei 2026 | 21:05 WIB

Ahmad Rizal Ramdhani, Dari Korps Zeni Menuju Penguatan Ketahanan Pangan Nasional

Ahmad Rizal Ramdhani, Dari Korps Zeni Menuju Penguatan Ketahanan Pangan Nasional

News | Rabu, 13 Mei 2026 | 20:46 WIB