Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai pilkada serentak yang diadakan di 264 kabupaten/ kota dan Provinsi di Indonesia sudah berjalan dengan baik, hanya saja Ahok masih merasa tak puas dengan pelayanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Menurut Ahok, dalam memeriksa LHKPN dari pasangan calon yang maju pada Pilkada, KPK seharusnya memeriksa dari mana harta itu berasal.
"Kalau bagi saya dari dulu Pilkada ini selalu ada kurang satu saja, kalau melaporkan LHKPN harusnya diperiksa dari mana asal duitnya gitu," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/12/2015).
"Jadi kalau kita mau jadi calon kepala daerah bukan cuma dicocokin harta kita sekian sudah, maksud saya harusnya diperiksa darimana datangnya duit sehingga lapangan tanding bisa jadi rata. Kalau enggak, orang jujur kasihan ini," jelas Ahok.
Ia menilai kalau pasangan calon yang memiliki harta melimpah tidak sedikit 'menghalalkan' segara cara agar dapat menang di Pilkada. Termasuk membagi-bagikan uang maupun sembako kepada warga.
"Sebagian masyarakat kita susah dikasih duit atau beras dikit bisa berubah, kasihan dong orang yang jujur. Jadi kalau pas-pasan gitu kasihan dong (pasangan yang nggak ada uang)," katanya.
TERPOPULER
