Suara.com - Koalisi Kawal DPR yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch, Lingkar Madani, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Pusat Studi Hukum Kebijakan, menyebutkan sejumlah alasan kenapa keanggotaan politisi Partai Golkar Setya Novanto di DPR harus dihentikan.
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz menyebutkan mantan Ketua DPR itu pernah melakukan pelanggaran etika saat bertemu calon presiden AS Donald Trump, kemudian Novanto mencatut nama Presiden Joko Widodo saat bertemu Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin untuk minta saham.
"Dengan adanya sikap hakim MKD yang menilai Novanto terbukti bersalah melakukan pelanggaran etik berat, harusnya Golkar memberikan pelanggaran berat, bukannya malah (akan) diberikan jabatan sebagai ketua Fraksi Golkar," ujar Donal dalam diskusi Koalisi Kawal DPR di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/12/2015).
Alasan lain kenapa Novanto perlu diberhentikan, kata Donal, karena kasus dugaan pemufakatan jahat yang diduga dilakukan Novanto saat bertemu Maroef saat ini tengah diselidiki Kejaksaan Agung.
"Untuk menghindari adanya intervensi dan gangguan dalam proses hukum, sudah seharusnya Golkar PAW Novanto," tuturnya.
Menurut Donal kalau Partai Golkar tidak melakukan pergantian antar waktu terhadap Novanto, dikhawatirkan berpotensi mengulangi perbuatan pelanggaran etika di masa mendatang.
"Jika dia masih menjabat sebagai anggota DPR, dia kan ber potensi melakukan kembali perbuatannya yang sama. Oleh karena itu, partai harus mencegah agar tidak mengulang perbuatan yang sama," katanya.
Koalisi Kawal DPR juga mendesak kalau Novanto nanti diberhentikan, penggantinya di DPR harus memiliki jejak yang lebih baik.
"Kami juga ingin pengganti Setya Novanto, nantinya memiliki track record baik serta berintegritas," kata dia.
