Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Jaksa Agung Muhammad Prasetyo. Itu lantaran dianggap tidak becus menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.
"Jaksa agung saya bilang harus diganti. KontraS nggak bisa toleran. Dia nggak cocok jadi Jaksa Agung. Dia cocoknya jadi humas parpol saja," kata Koordinator KontraS Haris Azhar di kantornya, Jakarta, Sabtu (26/12/2015)
Alasan KontraS mendesak Prasetyo dicopot. Karena selama menjabat Jaksa Agung, dia tidak menunjukkan titik cerah dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM.
"Dia bukan nggak punya rencana atau nggak ada rencananya untuk rekonsiliasi. Tapi memang tidak ada barangnya," kata Haris.
Selain itu, dia menilai manuver politik yang dilakukan Prasetyo sangat kencang dalam penangan kasus yang ada di Kejaksaan Agung.
"Jaksa Agung HM Prasetio itu banyak berpolitik betul. Nuansa politiknya sangat kuat," katanya.
Terlebih, guna menanyakan perkembangan kasus pelanggaran HAM masa lalu, Haris mengaku pernah mengirimkan surat kepada Prasetyo sebanyak tiga kali. Namun tetap saja Prasetyo tidak pernah menggubris.
"Saya juga sudah menemui Prasetyo waktu acara peringatan HAM se-dunia di Istana. Tapi tidak ada niatan untuk menyelesaikan persoalan ini. Kata dia, malahan saya sok jagoan dan saya katakan karena saya sudah mengawal lama berbagai kasus pelanggaran HAM ini," kata Haris.
