Suara.com - Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung menyarankan kepada kubu Agung Laksono dan Aburizal untuk menyelenggarakan musyawarah nasional partai pada tahun 2016. Tujuannya untuk menyatukan partai kembali.
"Kami sejak awal berpandangan penyelesaian ini terbaik adalah munas. Kami sebagai senior dan tokoh partai Golkar akan mengambil langkah-langkah mempelopori gerakan konsolidasi kepada semua pihak," kata Akbar di kantor Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Selasa (29/12/2015).
Saran tersebut sebenarnya sudah disampaikan sejak awal konflik antara Agung dan Aburizal. Soalnya, jalur pengadilan akan memakan waktu yang sangat lama.
Bahkan, kata Akbar, ketika konflik dibawa ke tingkat Mahkamah Partai, Dewan Pertimbangan Partai Golkar pun merekomendasikan penyelesaian lewat munas.
"Demikian juga saat ada kekhawatiran di pilkada, kami juga sampaikan untuk melakukan munas. Ini artinya ada konsistensi sikap. Jadi bukan tiba-tiba melakukan munas," tuturnya.
Munas, kata Akbar, juga menjadi jalan keluar karena berdasarkan sejumlah tafsiran, umur Golkar hanya sampai akhir tahun ini. Di tahun depan, 2016, tidak ada legitimasi buat partai berlambang beringin.
"Oleh karena itu, kami sampaikan itu, dan kalau misalnya seperti yang disampaikan kalau tanggal 31 Desember (Golkar) berakhir kemudian tanggal 1 Januari 2016 dianggap vakum," tuturnya.
Meskipun Aburizal menolak penyelenggaraan munas, kata Akbar, Dewan Pertimbangkan akan kembali memberikan penekanan.
"Kita akan menjelaskan, meyakinkan, karena sampai saat ini belum ada penyelesaian. Lewat islah tidak bisa, damai tidak bisa dan belum ada tanda-tanda lainnya," ujar dia.
Akbar sadar munas memang tidak bisa dilakukan secara instant. Karenanya, dia terus berkomunikasi dengan seluruh stakeholder Golkar.
"Yang penting semangatnya melakukan Munas. Kalau semangatnya ada, munas akan lebih mudah. munas ini untuk menghadapi agenda politik ke depan, kaderisasi, program, yang muaranya kepada Pilpres 2019," ujar dia.
