Didesak Mundur dari Wakil Ketua DPR, Ini Respon Fahri Hamzah

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah membantah dirinya dievaluasi dan diminta mundur dari jabatannya. Ia menyayangkan manuver sejumlah kader PKS yang hendak mendongkel dirinya dan menganggapnya sebagai hal tabu di PKS.

"Di PKS itu tidak ada lembaga yang disebut-sebut belakangan ini oleh beberapa orang itu mengevaluasi, yaitu BPDO. Dalam AD/ART PKS tidak ada tugas daripada BPDO untuk mengevaluasi. BPDO hanya bertugas menerima laporan apabila ada kader yang dilaporkan masyarakat terkait tindakannya sebagai kader. Sehingga evaluasi tidak ada, tetapi kalau proses etik di dalam itu biasa," kata Fahri  saat menghadiri Rakernas I PDI Perjuangan Jakarta Internasional Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1/2016).

Selain itu, Fahri menyatakan patut disayangkan kalau ada pejabat PKS yang mengatakan ada evaluasi, padahal tidak ada. Apalagi dia mengatakan BPDO melakukan evaluasi, padahal itu bukan merupakan tugas BPDO. "Jadi seoalah-olah memang ada orang mulai agak gatal-gatal ingin ganggu saya, padahal tidak ada pintunya," ujar Fahri.

Fahri menyanyangkan manuver sejumlah kader PKS yang menurutnya telah menerobos batasan yang tabu dalam kultur politik PKS. "Sayang sekali, dalam tradisi PKS tidak ada begini-begini diomongkan ke luar. Ada perebutan kursi, ini agak tabu di PKS. Kan ngomong-ngomong kayak gitu mengganggu. Kursi anggota di DPR kan ada 40 orang, kenapa iseng sama kursi saya? Kursi kan banyak, bawa dari rumah juga bisa. Banyak orang yang belum dewasa," jelas Fahri.

Sebagaiman diinformasikan sebelumnya, wacana evaluasi terhadap Fahri Hamzah dan sinyal pergantian dirinya dari jabatannya selaku Wakil Ketua DPR dihembuskan oleh  Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. Menurutnya, ada protes dari kader partai terhadap sikap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah. Selama ini Fahri dianggap terlalu berpihak kepada mantan Ketua DPR, Setya Novanto, saat kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden terkait kontrak PT Freeport Indonesia.