Kelompok Pemberontak Myanmar Percaya Pada Aung San Suu Kyi

Suara.com - Perunding pemberontak memuji pembicaraan dengan pemerintah Myanmar, Sabtu (16/1/2016), setelah pembicaraan berlangsung selama lima hari. Tapi kelompok pemberontak mengatakan masalah sebenarnya dalam mewujudkan perdamaian bertumpu pada pemerintahan Aung San Suu Kyi mendatang.

Perundingan berlangsung lancar untuk mengakhiri perang berlarut-larut dari berbagai suku kecil Myanmar dengan negara sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini, yang menggantikan rezim juntan militer yang berkuasa pada tahun 2011.

Tapi, tugas sulit mengupayakan perdamaian akan diserahkan kepada pemerintah baru, yang dipimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi, yang memerintah pada akhir tahun ini setelah kemenangan bersejarah dalam pemilihan umum pada November.

"Perundingan perdamaian itu seperti yayasan untuk pertemuan perdamaian mendatang," kata Kolonel Khun Okkar, yang juga kepala Badan Pembebasan Nasional Pa-O (PNLO), kelompok suku pemberontak di negara bagian Shan.

"Pemerintah selanjutnya akan memimpin pembicaraan perdamaian yang sesungguhnya," katanya.

Perwakilan dari unsur suku bersenjata, pemerintah dan tentara, pada pekan ini setuju menyimpulkan upaya perdamaian dalam lima tahun ke depan, kata Aung Min, menteri yang memfasilitasi pertemuan itu.

Menjelang pemilihan umum pada November, pengulas memperkirakan Suu Kyi (70) akan berjuang untuk merebut dukungan di antara pemilih asal kelompok kecil karena warisan suku Bamarnya.

Tapi, partainya meraih mayoritas kursi terpilih di seluruh negeri, bahkan mengalahkan beberapa partai etnis di daerah mereka di wilayah perbatasan.

Pada pembukaan pembicaraan damai pada Selasa, Suu Kyi berjanji bahwa perdamaian adalah prioritas pemerintahannya, mengutip "mandat yang diberikan kepada kita oleh orang-orang dan etnis minoritas".

Setelah pembicaraan pada Sabtu, Salai Lian Mone Ar Khaung, seorang perwakilan dari kelompok etnis pemberontak Front Nasional Chin, mengatakan dia berharap bahwa NLD akan mengerti keinginan rakyatnya untuk otonomi yang lebih besar.

"Pemerintah baru datang dari hati rakyat dan diyakini bahwa mereka mencintai demokrasi," katanya, "Jadi saya sangat berharap mereka akan mendengar keinginan rakyat yang haus akan perdamaian." Namun, hambatan yang signifikan masih terbentang di depan, dengan beberapa tentara etnis utama memboikot pembicaraan dan menolak untuk menandatangani gencatan senjata pada Oktober.

Tantangan lain yang penting ke depan adalah hubungan yang tegang antara Suu Kyi dengan bangsa yang masih sangat dikuasai militer, yang memegang kunci untuk mengamankan perdamaian abadi.

Perwakilan militer Myanmar berjanji pada Sabtu untuk bekerja sama dengan pemerintahan berikutnya ketika perundingan terus berlanjut.

"Tatmadaw (militer Myanmar) akan membantu pemerintah agar berhasil dalam proses perdamaian," Khin Zaw Oo, mantan letnan jenderal kepada wartawan, "Pemerintah akan segera berubah namun proses perdamaian tidak akan berhenti." (Antara)