Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo meminta kepada Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk memangkas ongkos logistik di Indonesia yang masih mahal dua hingga tiga kali lipat. Biaya ini lebih mahal dibanding negara-negara di kawasan ASEAN.
Menurut Jokowi, permasalahan ongkos logistik ini sangat mendesak untuk diselesaikan. Mengingat MAsayarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai diberlakukan tahun ini.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan tidak mudah menurunkan ongkos logistik. Pasalnya harus melalui proses yang panjang. Mahalnya ongkos logistik ini tidak hanya menyangkut pada Kementerian Perhubungan saja. Tetapi juga melibatkan kementerian lainnya.
"Soal ongkos logistik ini kan nggak menyangkut sama Kementerian Perhubungan saja, tetapi ini kaitannya banyak dengan stakeholder. Jadi tidak hanya Kemenhub saja," tegasnya saat ditemui di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (18/1/2016).
Ia menilai, persoalan ongkos logistik yang mahal ini lebih berhubungan dengan operator yang ada di Indonesia. Pemerintah, kata Jonan hanya sebagai fasilitator.
"Jadi kalau targetnya Kementerian Perhubungan, ya tidak bisa menjadi target sendiri. Gitu lho. Targetnya banyak kok," tegasnya.
Meski demikian, pihaknya akan menjalankan pesan Presiden Joko Widodo tersebut. Ia akan berupaya untuk memangkas perizinan dan mempercepat proses perizinan agar ongkos logistik di Indonesia bisa turun.
“Ya dijalankan dong. Misalnya kemacetan jalan raya harus dikurangi, terus terminal dan pelabuhan harus kompetitif. Ya yang begitu-begitu yang bisa dilakukan,” ungkapnya.
