Bila Jokowi Tak Dukung Revisi UU KPK, PDIP: "Good Bye My Love"

Siswanto | Ummi Hadyah Saleh | Suara.com

Kamis, 18 Februari 2016 | 15:48 WIB
Bila Jokowi Tak Dukung Revisi UU KPK, PDIP:  "Good Bye My Love"
Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, dan Menkopolhukam Luhut Panjaitan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/1). [Antara]

Suara.com - Fraksi PDI Perjuangan merupakan salah satu fraksi di DPR yang konsisten mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

"PDIP seperti filsuf Cicero. Kalau berjuang untuk kebenaran, semua konsekuensinya harus ditanggung, termasuk tidak populer atau tidak laku," ujar Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno di gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/2/2016).

Menurut dia sikap penolakan PDI Perjuangan mendukung revisi juga didasari pilihan undang-undang.

Hendrawan mengatakan sikap PDI Perjuangan mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 dan 2011 untuk merevisi UU KPK dengan tujuan penguatan agar betul-betul lex spesialis (hukum yang bersifat khusus).

"PDI Perjuangan memilih jalan tengah, tidak memilih status quo dan tidak memilih mengubah besar-besaran (revisi UU KPK), tapi berfokus keempat poin. Jadi kita memilih perubahan yang selektif," katanya.

Menanggapi penilaian bahwa revisi UU KPK akan melemahkan KPK, Hendrawan mengatakan hal itu perlu dirumuskan.

"Pasal dan ayatnya meliputi komponen tiga hal yakni menghargai cek and balance, human rights dan proces of law dalam empat poin revisi UU KPK yakni SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan), penyidikan, penyadapan dan dewan pengawas," kata Hendrawan.

"Cek and balance nya supaya kekuatannya tidak semena-mena, lalu penghormatan human right dan dijalankan pada proses yang benar," Hendrawan menambahkan.

Lebih jauh, Hendrawan mengimbau semua kalangan gara memahami poin revisi UU KPK yang sekarang dalam pembahasan DPR.

"Mari kita rumuskan pasal dan ayat yang mengandung tiga poin, jangan teriak-teriak mana yang melemahkan, ini ngeri nggak, draf yang mana yan dimaksud (melemahkan)," katanya.

Ketika ditanya bagaimana kalau nanti Presiden Joko Widodo menarik dukungan terhadap revisi UU KPK karena dianggap melemahkan, Hendrawan mengatakan tentu dewan akan membahas hal yang lain.

"Ya good bye my love. Kan UU adalah hasil pembicaraan DPR dan pemerintah, kalau menarik diri kalau ini melemahkan. Kita akan memusatkan perhatian energi ke hal lain," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Tolak Revisi UU KPK, Fraksi Gerindra Bantah Cuma Buat Pencitraan

Tolak Revisi UU KPK, Fraksi Gerindra Bantah Cuma Buat Pencitraan

News | Kamis, 18 Februari 2016 | 13:30 WIB

Politisi PDIP: Dewan Pengawas KPK Harus Diisi Orang Kredibel

Politisi PDIP: Dewan Pengawas KPK Harus Diisi Orang Kredibel

News | Kamis, 18 Februari 2016 | 12:11 WIB

Rapat Paripurna DPR Bahas Revisi UU KPK Ditunda Lagi

Rapat Paripurna DPR Bahas Revisi UU KPK Ditunda Lagi

News | Rabu, 17 Februari 2016 | 23:57 WIB

Terkini

Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah

Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah

News | Sabtu, 21 Maret 2026 | 22:25 WIB

Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis

Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis

News | Sabtu, 21 Maret 2026 | 22:21 WIB

Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan

Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan

News | Sabtu, 21 Maret 2026 | 22:15 WIB

4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!

4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!

News | Sabtu, 21 Maret 2026 | 22:08 WIB

Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran

Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran

News | Sabtu, 21 Maret 2026 | 22:02 WIB

Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris

Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris

News | Sabtu, 21 Maret 2026 | 22:00 WIB

Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah

Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah

News | Sabtu, 21 Maret 2026 | 21:55 WIB

Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya

Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya

News | Sabtu, 21 Maret 2026 | 21:49 WIB

Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?

Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?

News | Sabtu, 21 Maret 2026 | 21:30 WIB

Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba

Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba

News | Sabtu, 21 Maret 2026 | 21:15 WIB