Presiden Jokowi Akan Hadiri Muktamar PPP

Suara.com - Presiden Joko Widodo ‎akan memenuhi undangan untuk menghadiri muktamar PPP yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 April 2016 nanti. Jokowi mendukung muktamar yang salah satu agendanya adalah islah atau berdamai antara dua kubu ditubuh partai tersebut.

"Tadi pertemuan pengurus PPP kubu Romi dan Djan Farid dengan Presiden. Mereka mengundang Presiden hadir dalam Muktamar. Presiden concern dengan islah PPP agar tidak berlarut-larut, jadi Presiden akan hadir dalam Muktamar tersebut," kata Johan Budi SP, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi di komplek Istana, Jakarta, Jumat, (1/4/2016).

Menurut Johan, meski kubu Djan Farid masih proses gugatan terhadap Pemerintah yang mengaktifkan kembali kepengurusan PPP hasil Muktamar Bandung, Jokowi tetap menghadiri Muktamar yang akan diselenggarakan nanti. Sebab Jokowi menginginkan konflik internal PPP tersebut berdamai dan tidak gaduh lagi ke depan.

"Poin Presiden jangan ribut terus, selalu ada jalan baik menatap ke depan. ‎Soal menguat (keputusan pemerintah) silahkan saja," ujar dia.

Sebelumnya, ‎dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka tadi Sekretaris Jenderal PPP versi Muktamar Bandung Romahurmuzy mengatakan, tujuannya datang menemui Presiden adalah melaporkan tentang proses islah yang tengah terjadi di tubuh partainya. Sekaligus mengundang Jokowi menghadiri Muktamar tersebut.

"Presiden sudah menyatakan kesanggupannya untuk hadir dan tentu kami mengapresiasi yang tinggi kepada Presiden karena beliau menyampaikan hal ini adalah sebagai bagian dari upaya penyelesaian islah menyeluruh di PPP," kata Romahurmuzy.

Selain membahas isu PPP, pertemuan tersebut dimanfaatkan tokoh PPP untuk berdiskusi dengan Presiden mengenai perkembangan terkini mengenai situasi perpolitikan nasional yaitu Undang-Undang Pilkada, yang segera harus disampaikan ke DPR sebelum DPR memasuki masa reses.

Selain itu, situasi perekonomian juga sempat dibahas untuk mengantisipasi perubahan-perubahan ekonomi global.

"Termasuk RUU Tax Amnesty yang kami memberikan dukungan penuh atas penyegaran RUU ini untuk bisa dibahas karena ini terkait dengan upaya kita mengantisipasi perlambatan ekonomi global," tuturnya.

Sementara itu, terkait sikap PPP kubu Djan Faridz yang sampai saat ini belum menyatakan kesediaannya menghadiri muktamar tersebut, Lukman Hakim Saefuddin yang merupakan Menteri Agama sekaligus Wakil Ketua Umum PPP mengatakan bahwa komunikasi dengan kubu Djan Faridz masih dilakukan dan Lukman yakin muktamar tersebut dapat terlaksana dan dihadiri seluruh anggota partai PPP.

"Mudah-mudahan pada saatnya menjelang muktamar nanti, Pak Djan Faridz bisa bersama-sama kita semua," kata Lukman.