Kasus Sanusi, Habiburokhman: Save DKI dari Orang Mental "Basuki"

Siswanto

Minggu, 03 April 2016 | 13:49 WIB
Kasus Sanusi, Habiburokhman: Save DKI dari Orang Mental "Basuki"
Ketua DPP Partai Gerindra, Habiburokhman. [suara.com/Bowo Raharjo]

Suara.com - Dalam operasi tangkap tangan, Kamis (31/3/2016) malam, KPK menangkap anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M. Sanusi dan karyawan PT. Agung Podomoro Land (Tbk), Trinanda Prihantoro, dalam kasus dugaan suap. Sanusi dan Trinanda kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Sanusi jadi tersangka penerima suap. Keesokan harinya, Jumat (1/4/2016), Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Ariesman Widjaja menyerahkan diri setelah ditetapkan menjadi tersangka penyuap.

Apa tanggapan kolega Sanusi atas kasus tersebut?

Kepala Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman yang selama ini terus menerus mengkritisi Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendukung kasus reklamasi pantai utara Jakarta diusut sampai tuntas.

Habiburokhman punya singkatan khusus untuk orang-orang yang bermental korupsi yaitu "Basuki."

"Usut tuntas korupsi reklamasi DKI, save DKI dr org yg bermental Berangasan Suka Korupsi (Basuki)," tulis Habiburokhman di Twitternya, Minggu (3/4/2016).

Habiburokhman menekankan Ibu Kota Jakarta harus diselamatkan dari pemimpin-pemimpin yang bermental korupsi.

"Save Jkt dr pemimpin yg bermental Basuki, bukan nama orang tapi kepanjangan dr BerAngasan Dan Suka KorupsI (Basuki)," tulis pengacara itu.

Menurut Habiburokhman semua partai politik juga pernah mengalami kasus seperti Gerindra, ada kader yang terkena operasi tangkap tangan KPK. Tetapi situasi Gerindra, menurut dia, berbeda.

"Semua Partai pernah alami kader kena OTT, yg bedakan adalah respon, Insya Allah Gerindra selamat dan akan lebih kuat," tulis Habiburokhman.

Habiburokhman merupakan salah satu kader Partai Gerindra yang menggagas terbentuknya Tim Advokasi Jakarta Bergerak. Tim ini akan menampung semua keluhan masyarakat Jakarta yang merasa dirugikan oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat Ahok.

Sanusi ditangkap dalam operasi tangkap tangan lantaran diduga menerima suap sebesar Rp2 miliar dari pengembang Agung Podomoro Land terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Selain Sanusi dan Trinanda, ketika itu penyidik juga mengamankan GER dan BER -- yang berperan sebagai perantara.

Dalam operasi malam itu, KPK menyita barang bukti uang sebesar Rp1,1 miliar.

Sanusi merupakan salah satu kader Gerindra yang masuk daftar penjaringan bakal calon gubernur Jakarta.

Sebelum ditangkap KPK, Sanusi kerab mengkritik penyidik KPK yang menurutnya terlalu lamban menangani kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat. Sasaran tembaknya adalah Ahok. Dia menilai lambannya pengusutan kasus tersebut karena ada campur tangan Ahok.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Sanusi Ditangkap, Citra Gerindra Jelang Pilkada DKI Taruhannya

Sanusi Ditangkap, Citra Gerindra Jelang Pilkada DKI Taruhannya

News | Minggu, 03 April 2016 | 13:23 WIB

Hasil Penggeledahan KPK di DPRD DKI soal Korupsi Reklamasi

Hasil Penggeledahan KPK di DPRD DKI soal Korupsi Reklamasi

News | Sabtu, 02 April 2016 | 20:48 WIB

Alasan Reklamasi Teluk Jakarta Harus Ditolak Versi Nelayan

Alasan Reklamasi Teluk Jakarta Harus Ditolak Versi Nelayan

News | Sabtu, 02 April 2016 | 19:29 WIB

Terkini

Surya Paloh Desak RUU Pemilu Dikebut: Jangan Tunggu Sampai Tahun Depan

Surya Paloh Desak RUU Pemilu Dikebut: Jangan Tunggu Sampai Tahun Depan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 23:45 WIB

Emil Audero Jadi Penyelamat Rayo Vallecano, 2 Kali Gagalkan Peluang Emas Osasuna

Emil Audero Jadi Penyelamat Rayo Vallecano, 2 Kali Gagalkan Peluang Emas Osasuna

Bola | Sabtu, 19 September 2026 | 23:10 WIB

Korban Keracunan MBG Jadi Bahan Candaan, Pegawai SPPG Bantul Dipanggil BGN

Korban Keracunan MBG Jadi Bahan Candaan, Pegawai SPPG Bantul Dipanggil BGN

News | Sabtu, 19 September 2026 | 23:00 WIB

Jateng Tembus 3 Besar Era Luthfi, Dubai Siapkan Rp5 T untuk Kilang Jepara, GSI: Ramah Investasi

Jateng Tembus 3 Besar Era Luthfi, Dubai Siapkan Rp5 T untuk Kilang Jepara, GSI: Ramah Investasi

Jawa Tengah | Sabtu, 19 September 2026 | 22:38 WIB

Penipu Catut Nama Orderkuota, Sebar CS Palsu Lewat Google

Penipu Catut Nama Orderkuota, Sebar CS Palsu Lewat Google

Bisnis | Sabtu, 19 September 2026 | 22:38 WIB

Kronologis WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Negatif Narkoba, Tidak Punya Riwayat Kejahatan

Kronologis WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Negatif Narkoba, Tidak Punya Riwayat Kejahatan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:35 WIB

Buntut Presidential Threshold Dihapus, Surya Paloh Cium Wacana Syarat Capres Minimal Dukungan 2 Frak

Buntut Presidential Threshold Dihapus, Surya Paloh Cium Wacana Syarat Capres Minimal Dukungan 2 Frak

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:29 WIB

RUU Perampasan Aset Didesak Publik, Surya Paloh Ingatkan Jangan Dipaksakan

RUU Perampasan Aset Didesak Publik, Surya Paloh Ingatkan Jangan Dipaksakan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:15 WIB

Harga Cabai Naik, Kemarau Panjang dan Jeda Panen Jadi Biang Kerok

Harga Cabai Naik, Kemarau Panjang dan Jeda Panen Jadi Biang Kerok

Bisnis | Sabtu, 19 September 2026 | 22:05 WIB

Surya Paloh Buka-bukaan Soal Parliamentary Threshold 7 Persen: NasDem Rela Tersingkir dari Parlemen

Surya Paloh Buka-bukaan Soal Parliamentary Threshold 7 Persen: NasDem Rela Tersingkir dari Parlemen

News | Sabtu, 19 September 2026 | 21:34 WIB

×