Kasus Sanusi, Habiburokhman: Save DKI dari Orang Mental "Basuki"

Siswanto | Suara.com

Minggu, 03 April 2016 | 13:49 WIB
Kasus Sanusi, Habiburokhman: Save DKI dari Orang Mental "Basuki"
Ketua DPP Partai Gerindra, Habiburokhman. [suara.com/Bowo Raharjo]

Suara.com - Dalam operasi tangkap tangan, Kamis (31/3/2016) malam, KPK menangkap anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M. Sanusi dan karyawan PT. Agung Podomoro Land (Tbk), Trinanda Prihantoro, dalam kasus dugaan suap. Sanusi dan Trinanda kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Sanusi jadi tersangka penerima suap. Keesokan harinya, Jumat (1/4/2016), Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Ariesman Widjaja menyerahkan diri setelah ditetapkan menjadi tersangka penyuap.

Apa tanggapan kolega Sanusi atas kasus tersebut?

Kepala Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman yang selama ini terus menerus mengkritisi Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendukung kasus reklamasi pantai utara Jakarta diusut sampai tuntas.

Habiburokhman punya singkatan khusus untuk orang-orang yang bermental korupsi yaitu "Basuki."

"Usut tuntas korupsi reklamasi DKI, save DKI dr org yg bermental Berangasan Suka Korupsi (Basuki)," tulis Habiburokhman di Twitternya, Minggu (3/4/2016).

Habiburokhman menekankan Ibu Kota Jakarta harus diselamatkan dari pemimpin-pemimpin yang bermental korupsi.

"Save Jkt dr pemimpin yg bermental Basuki, bukan nama orang tapi kepanjangan dr BerAngasan Dan Suka KorupsI (Basuki)," tulis pengacara itu.

Menurut Habiburokhman semua partai politik juga pernah mengalami kasus seperti Gerindra, ada kader yang terkena operasi tangkap tangan KPK. Tetapi situasi Gerindra, menurut dia, berbeda.

"Semua Partai pernah alami kader kena OTT, yg bedakan adalah respon, Insya Allah Gerindra selamat dan akan lebih kuat," tulis Habiburokhman.

Habiburokhman merupakan salah satu kader Partai Gerindra yang menggagas terbentuknya Tim Advokasi Jakarta Bergerak. Tim ini akan menampung semua keluhan masyarakat Jakarta yang merasa dirugikan oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat Ahok.

Sanusi ditangkap dalam operasi tangkap tangan lantaran diduga menerima suap sebesar Rp2 miliar dari pengembang Agung Podomoro Land terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Selain Sanusi dan Trinanda, ketika itu penyidik juga mengamankan GER dan BER -- yang berperan sebagai perantara.

Dalam operasi malam itu, KPK menyita barang bukti uang sebesar Rp1,1 miliar.

Sanusi merupakan salah satu kader Gerindra yang masuk daftar penjaringan bakal calon gubernur Jakarta.

Sebelum ditangkap KPK, Sanusi kerab mengkritik penyidik KPK yang menurutnya terlalu lamban menangani kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat. Sasaran tembaknya adalah Ahok. Dia menilai lambannya pengusutan kasus tersebut karena ada campur tangan Ahok.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Sanusi Ditangkap, Citra Gerindra Jelang Pilkada DKI Taruhannya

Sanusi Ditangkap, Citra Gerindra Jelang Pilkada DKI Taruhannya

News | Minggu, 03 April 2016 | 13:23 WIB

Hasil Penggeledahan KPK di DPRD DKI soal Korupsi Reklamasi

Hasil Penggeledahan KPK di DPRD DKI soal Korupsi Reklamasi

News | Sabtu, 02 April 2016 | 20:48 WIB

Alasan Reklamasi Teluk Jakarta Harus Ditolak Versi Nelayan

Alasan Reklamasi Teluk Jakarta Harus Ditolak Versi Nelayan

News | Sabtu, 02 April 2016 | 19:29 WIB

Terkini

Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli

Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:08 WIB

Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat

Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:07 WIB

Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan

Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:04 WIB

Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter

Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:04 WIB

Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor

Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:57 WIB

Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun

Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:49 WIB

Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?

Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:47 WIB

Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah

Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:40 WIB

BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar

BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:24 WIB

LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi

LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:11 WIB