Bela Fahri Hamzah, Dewan Adat Papua Kritik Keputusan PKS

Suara.com - Dewan Adat Papua mengatakan bahwa Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membantu masyarakat Papua untuk menghidupkan kembali demokrasi di tanah mereka.

Politikus yang baru saja dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera itu pernah mendukung diselenggarakannya Konferensi Besar Ke-3 Masyarakat Adat Papua di Biak, akhir tahun lalu.

"Ketika sebagian pihak mengajukan keberatannya atas pertemuan demokratis masyarakat Papua itu, Fahri menelepon Kapolri dan Menkopolhukan untuk menjelaskan bahwa acara kami adalah suatu wadah demokrasi yang harus dihormati dan didukung demi kemajuan Indonesia yang lebih cepat dan manusiawi," kata Ketua Dewan Adat Papua Yan Piet Yaranggan dalam acara jumpa pers di Jakarta, Rabu malam.

Yan mengatakan bahwa Fahri tidak sekadar mendukung, dia malah hadir dalam acara pembukaan dan memberi sambutan dalam konferensi itu.

Oleh sebab itu Dewan Adat Papu menyesalkan pemecatan Fahri Hamzah oleh PKS yang dirasa mereka tidak mempunyai alasan yang jelas.

"Kami di Papua menyesalkan pemecatan Fahri dari PKS. Hal itu menunjukkan kemunduran demokrasi dari PKS," kata Yan.

Menurut dia, PKS harus meninjau kembali keputusan pemecatan tersebut, atau mereka menilai PKS bukan lagi partai yang demokratis.

Terkait dengan pemecatan tersebut Fahri Hamzah mengaku tidak akan mundur dari PKS dan menempuh jalur hukum untuk menggugat pemecatan tersebut.

Pemecatan Fahri Hamzah dari PKS dapat berpengaruh pada pemecatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Namun, sampai saat ini pihak DPR RI belum mengambil keputusan mengenai status Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pascapemecatan keanggotaan dirinya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beberapa waktu lalu.

Sementara itu, PKS telah menyiapkan penggganti Fahri Hamzah di DPR, yaitu Leida Hanifa. Dia adalah anggota DPR dari PKS untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi). [Antara]