Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo telah mendapatkan laporan atas penculikan empat anak buah kapal (ABK) WNI dalam pembajakan dua kapal berberdera Indonesia, yaitu Kapal Tunda TB Henry dan Kapal Tongkang Cristi, pada Jumat (15/6/2016). Kapal itu dibajak di perairan perbatasan Malaysia dan Filipina.
"Iya betul (empat WNI diculik), tadi sudah lapor Presiden. Sekarang kami lagi monitor semua dengan cermat," kata Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (17/4/2016).
Luhut menuturkan, saat ini perusahaan pemilik kapal yang dibajak tersebut telah berangkat ke Filipina untuk bernegosiasi dengan kelompok yang pembajak yang menyulik empat WNI tersebut. Selain itu Pemerintah juga tengah memkaji langkah-langkah yang akan diambil untuk pembebasan sandera tersebut.
"Langkah-langkah apa yang harus kami lakukan, kami mau lihat dulu. Sekarang perusahaan yang berangkat ke sana untuk melakukan negosiasi," ujar dia.
Namun Luhut belum bisa memastikan apakah kelompok yang melakukan pembajakan dan penculikan WNI itu adalah kelompok milisi Abu Sayyaf atau tidak belum bisa dipastikan.
"Kami belum yakin betul apakah ini murni kelompok Abu Sayyaf atau sempalan-sempalannya," terang dia.
Menurut keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Sabtu (16/4), Kedua kapal tersebut dibajak dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina menuju Tarakan. Kapal-kapal yang dibajak tersebut membawa 10 orang ABK warga negara Indonesia.
Dalam peristiwa pembajakan itu, satu orang ABK tertembak, lima orang selamat dan empat orang lainnya diculik.
Satu ABK yang tertembak sudah diselamatkan oleh Polisi Maritim Malaysia ke wilayah Malaysia guna mendapatkan perawatan.
Berdasarkan informasi terakhir yang diperoleh Kemlu RI, meskipun mengalami luka tembak, ABK asal Indonesia tersebut dalam kondisi stabil. Sementara, lima ABK lain yang selamat bersama kedua kapal dibawa oleh Polisi Maritim Malaysia ke Pelabuhan Lahat Datu, Malaysia.
Pihak Kemenlu RI terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak di dalam negeri maupun di Malaysia dan Filipina.
Selain itu, Konsulat RI di Tawau pun melakukan koordinasi dengan otoritas di Malaysia yang ada di wilayah tersebut.
