Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tak tahu kalau penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2016 masih nol persen. Menurut Djarot sejauh pemprov DKI sudah melakukan prosedur dan program yang benar.
Karena belum mendapat laporan data soal penyerapan, Djarot akan segera mengkonfirmasi hal tersebut kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono.
"Nggak lah. Nanti kami lihat. Belum dilaporkan. Nanti kami tanya BPKAD. Masalahnya ini (program kerja) justru kami sudah on the track betul. Nanti penyerapannya bisa luar biasa," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/4/2016).
Djarot menargetkan penyerapan APBD DKI bisa sampai 90 persen pada akhir tahun nanti, atau lebih baik dari tahun sebelumnya.
"Ini bisa mencapai 90 persen lho penyerapannya. Karena kami sudah lebih awal jalannya, lalu ada lelang konsolidasi. Kemarin saja, meskipun pergub penyerapan anggaranya capai 70 persen," kata mantan Wali Kota Blitar itu.
Untuk diketahui, berdasarkan data Kementarian Dalam Negeri, realisasi belanja APBD Provinsi hingga 31 Maret 2016 rata-rata mencapai 8,3 persen. Penyerapan anggaran tertinggi diraihi Provinsi Jawa Timur sebesar 17,2 persen, disusul oleh Provinsi Lampung sebesar 15,9 persen, Sulawesi Utara 15,2 persen, Sumatera Selatan 15,1 persen dan Nusa Tenggara Barat 14,6 persen.
Dari 34 Provinsi di Indonesia, ada delapan provinsi yang penyerapan anggaran di triwulan I/2016 masih nol persen. Yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Jambi dan Pemprov DKI Jakarta.
Sementara, realisasi belanja APBD tingkat Kabupaten atau kotamadya pada triwulan I/2016 rata-rata sebesar 5,8 persen. Penyerapan tertinggi diraih oleh Kota Pagaralam 21,6 persen, Kabupaten Probolinggo 20,3 persen, Kabupaten Kepulauann Anambas 19,9 persen, Kota Bandung 17,7 persen dan Kabupaten Sumbawa 16,4 persen.
