Guru Besar Manajemen Pembangunan Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor, Rokhmin Dahuri mengatakan bahwa kalau kebijakan untuk reklamasi saat ini tidak dikaji lagi maka perekonomian di Pulau Jawa akan hancur. Dengan hancurnya perekonomian, maka kehancuran ekologi juga akan menyusul.
"Kalimantan, Sulawesi, NTB(Nusa Tenggara Barat, NTT(Nusa Tenggara Timur), Bali, Maluku, dann Papua itu 85 persen wiayah Indonesia, tapi sumbangannya hanya 15%,kalau ini tidak segera dikoreksi, ekonomi di Jawa akan hancur," kata Rokhmin di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu(23/4/2016).
Lebih lajut dia menjelaskan bahwa apabila hal tersebut terus berlangsung, maka dikhawatirkan sumber daya dan pembangunan di wilayah di luar Jawa akan diambil oleh pihak asing. Dengan demikian, maka masalah yang hadir kedepannya adalah urbanisasi akan terus terjadi ke wilayah Jawa.
"Itu kan hancur dua-duanya, Jawa hancur luar Jawa mubazir. Kemudian ongkos logistik pun mahal sekali itu yang membuat menrut saya harus segera dikoreksi," katanya.
Dia pun mengatakan bahwa salah satu solusi praktisnya saat ini adalah dengan mengembangkan pembangunan di luar Pulau Jawa. Karena saat ini Pulau Jawa apalagi Jakarta sudah dipenuhi oleh banyak jiwa.
"Tingkatakan pembangunan di luar Jawa sehingga penduduk akan mengikuti gula-gula pembangunan, kalau infrastruktur kawasan industri, sekolah yang bagus dibangun diluar Jawa, maka orang akan mengikuti kesana, tidak perlu ada transmigrasi pun orang akan alamiah mengikuti keluar Jawa," kata Rokhmin.
Namun, dia juga mengaku kalau proyek reklamasi yang sudah berlangsung di Pantai Utara tersebut benar-benar dihentikan maka akan mecoreng nama Indonesia. Terlebih, kata dia di mata para investor.
"Karena sudah terlanjur, dan karena kalau tidak diteruskan pun iklim investasi di Indonesia akan semakin buruk. Di mata investor ini kan bukan hanya mendengar orang Indonesia tapi dunia, kalau di Indonesia proyek yang sudah berjalan bertahun-tahun tiba-tiba ada gejolak mendadak dihentikan, pasti rugi triliunan," kata Rokhmin.
