Suara.com - Sektetaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di gedung Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (26/4/2016) siang, untuk melengkapi berkas administrasi Partai Golkar jelang acara musyawarah nasional luar biasa.
"Hari ini saya akan ketemu kembali dengan Menteri Hukum dan HAM setelah kemarin saya ketemu (menkumham) ternyata masih ada hal-hal yang perlu diharmonisasikan terkait dengan nama-nama yang jadi pengurus DPP Partai Golkar sebagaimana yang telah dinotariatkan," ujar Idrus di Direktorat Jenderal Kemenkumham.
Idrus berharap setelah bertemu Yasonna hari ini, di masa mendatang tidak masalah lagi terkait pengesahan nama-nama tokoh yang akan menjadi calon bos baru Golkar.
"Saya akan serahkan dan insya Allah hari ini tidak ada masalah surat keputusan menkumham tentang pengesahan pendaftaran DPP Partai Golkar hasil Munas Bali yang sudah di rekonsiliasi,"ujar Idrus di Direktorat Jenderal Kemenkumham, Jakarta, Selasa (26/4/2016).
Idrus menilai kepengurusan hasil Munas Bali telah dinyatakan sah oleh Mahkamah Agung.
"Jadi demikian Munas Bali dalam rangka persatuan Partai Golkar, maka kita telah mengakomodasi 75 orang dari kader Partai Golkar yang hasil Munas Ancol dari 95 yang diajukan oleh pa Agung Laksono," katanya.
Dia berharap kepengurusan partai yang telah dilaporkan kepada Menkumham merupakan kepengurusan yang sah untuk menyelenggarakan munaslub yang rencananya diselenggarakan Mei 2016.
"Dengan demikian maka kepengurusan yang kita laporkan ini dan sudah dinotariatkan itu adalah merupakan kepengurusan rekonsiliasi, tetapi basisnya adalah Bali. Dan kepengurusan inilah yang akan menyelenggarakan Munaslub Partai Golkar pada 23 Mei 2016," katanya.
Idrus mengatakan munaslub Partai Golkar akan dibuka Presiden Joko Widodo pada 23 Mei 2016.
"Insya Allah saya sudah konfirmasi dengan Pak Luhut dan akan hadir Pak Jokowi yang akan membuka munaslub Partai Golkar. Jadi lebih baik tunggu SK-nya. Saya akan ketemu menteri dulu," kata dia.
