Demo Sambil Tutup Jalan, Massa Anti Ahok Tuding KPK Pengkhianat

Ratusan warga yang mengatasnamakan sejumlah kelompok demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (3/5/2016). Mereka mendesak komisioner KPK segera menyelesaikan kasus dugaan suap dalam pembahasan aturan reklamasi Teluk Jakarta dan dugaan penyimpangan dalam pembelian tanah untuk Rumah Sakit Sumber Waras.

"KPK harus segera tangkap Ahok (Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama), harga mati tangkap dan turunkan Ahok. Tangkap Ahok, tangkap Ahok, KPK tidak boleh takut dengan Ahok, pribumi bersatu, kita harus bersatu," kata orator di depan gedung KPK.

Mereka tidak percaya dengan kepemimpinan Ahok. Mereka juga menuntut KPK serius mengusut kasus-kasus itu.

 

"Saudara-saudara, kita sudah ditipu oleh KPK, padahal Ahok sudah jelas. KPK sudah melakukan pengkhianatan, pengkhianatan yang dilakukan oleh KPK," katanya.

Mereka menuding kebijakan Ahok membeli tanah untuk RS Sumber Waras telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Mereka mengacu pada data BPK Provinsi DKI Jakarta yang menemukan indikasi kerugian keuangan.

Selain itu, mereka juga memprotes kebijakan Ahok menertibkan pemukiman padat penduduk. Mereka menilai hal itu sebagai bentuk kesewenang-wenangan pemerintah terhadap wong cilik.

 

"Ini tidak adil saudara-saudara, tempat yang kita tinggal digusur. Kita harus bersatu melawan," kata dia.

Massa yang demonstrasi, antara lain mengatasnamakan Gerakan Pemuda Islam, Aliansi Masyarakat Jakarta Utara, Laskar Kampung Luar Batang, Walhi, Jaringan Masyarakat Antikorupsi, Laskar Bugis Makassar, dan Gerakan Pribumi Indonesia.

Konsentrasi massa di depan KPK sampai menutup satu lajur jalan raya. Akibatnya, terjadi kemacetan. Semua kendaraan pun dialihkan ke jalur cepat.

Suara.com - Kasus reklamasi Teluk Jakarta berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Sanusi pada Kamis (31/3/3016) malam. Ketika itu, dia masih menjabat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra. Dia diduga menerima suap senilai Rp2 miliar dari Personal Assistant PT. Agung Podomoro Land (Tbk) Trinanda Prihantoro. Uang tersebut diduga titipan dari Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

Sehari setelah itu, Jumat (1/4/2016), Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke KPK. Ketiga orang ini telah ditetapkan menjadi tersangka dan KPK terus mendalaminya.

Sedangkan kasus Sumber Waras berawal dari temuan BPKP mengenai adanya indikasi kerugian negara. Kasus tersebut sekarang sedang dalam penanganan KPK.