Penangkapan Ribuan Aktivis Papua Bentuk Diskriminasi

Liberty Jemadu
Penangkapan Ribuan Aktivis Papua Bentuk Diskriminasi
Ilustrasi demonstrasi damai di Papua (Antara/Indrayadi TH).

Pada 2 Mei ada sekitar 1.700 orang ditangkap karena berpartisipasi dalam unjuk rasa damai di Jayapura, Merauke, Fakfak, Sorong, Wamena, Semarang, dan Makassar.

Suara.com - Amnesty International mengecam penangkapan ribuan aktivis politik pro-kemerdekaan Papua oleh kepolisian pada awal Mei. Jakarta dinilai diskriminatif karena merepresi para aktivis yang menggelar unjuk rasa damai, tetapi membiarkan kelompok separatis lain yang menggunakan cara kekerasan.

Dalam pernyataan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu (4/5/2016), organisasi hak asasi manusia yang bermarkas di London, Inggris itu mengatakan bahwa sudah ribuan aktivis politik Papua ditangkap di Indonesia sejak akhir April lalu.

Pada 29 April dan 1 Mei sebanyak 50 aktivis Papua ditangkap di Jayapura, Wamena, dan Merauke. Para aktivis ditangkap karena membagikan selebaran berisi ajakan untuk berdemonstrasi mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), sebuah kelompok pendukung kemerdekaan Papua.

Sementara pada 2 Mei ada sekitar 1.700 orang ditangkap karena berpartisipasi dalam unjuk rasa damai di Jayapura, Merauke, Fakfak, Sorong, Wamena, Semarang, dan Makassar.

"Meski hampir semua dari mereka yang ditangkap telah dibebaskan tanpa dakwaan setelah satu hari, penangkapan semena-mena ini menampilkan lingkungan represif yang terus dihadapi oleh para aktivis politik di Papua," tulis Amnesty.

Amnesty mengatakan penangkapan semena-mena yang meluas di Papua menunjukkan kegagalan Pemerintah Indonesia membuat pembedaan antara para aktivis yang mendukung kemerdekaan Papua lewat aksi damai, dengan mereka yang terkait kelompok-kelompok bersenjata pro-kemerdekaan yang mengejar cita-cita lewat penggunaan atau ancaman kekerasan.

"Amnesty International mengakui Pemerintah Indonesia perlu menjaga keamanan publik di wilayahnya, tetapi juga harus menghormati kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai, sesuai dengan kewajiban Indonesia di bawah hukum HAM internasional, termasuk Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)," tegas Amnesty.

ULMWP kini tengah berupaya agar diterima menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG), sebuah organisasi negara-negara Melanesia seperti Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Salomon, dan Vanuatu. Pada Juni 2015, Indonesia diterima sebagai associate member dan ULMWP menjadi anggota pengamat (observer) MSG.

"Amnesty prihatin akan ada penangkapan lebih lanjut terhadap para pengunjuk rasa damai dalam beberapa minggu ke depan menjelang pertemuan puncak MSG yang secara tentatif dijadwalkan antara akhir Mei dan awal Juni, yang akan membahas permohonan ULMWP untuk menjadi anggota penuh MSG," tutup organisasi tersebut.

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS