REGIONAL:
Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar kaget dengan adanya iuran sebesar Rp1 miliar yang dibebankan kepada setiap calon ketua umum Partai Golkar menjelang Munaslub Partai Golkar yang akan diselenggarakan di Bali pada 15-17 Mei 2016.
"Ya saya kira mengagetkan saja, masa sesama kader harus bersaing dengan uang," ujar Muhaimin di sela-sela acara Pembacaan Ikrar Anak-Anak Nusantara Cinta Al Quran dan Mengaji, di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Kamis (5/5/2016).
Muhaimin tak mau mengomentari terlalu jauh urusan partai yang saat ini dipimpin Aburizal Abkrie.
"Ya, tapi itu urusan masing-masing partai politik saja," kata mantan menteri Menakertrans.
Iuran tersebut sempat menuai pro dan kontra di internal Partai Golkar. Sampai akhirnya, panitia munaslub konsultasi dengan KPK, mengingat sebagian calon ketua Golkar dan pemilik suara di munaslub adalah penyelenggara negara.
Sekretaris Steering Committee Munaslub Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa menegaskan KPK tidak pernah melarang adanya iuran sebesar Rp1 miliar yang dibebankan kepada setiap calon ketua umum Partai Golkar. Menurut dia, lembaga antirasuah tidak ikut intervensi urusan Golkar.
"KPK hanya mengingatkan khusus bagi pejabat negara yang ikut mencalonkan diri agar tidak menggunakan jabatannya dan uang untuk mempengaruhi pemilih yang bisa jadi pemilih tersebut juga adalah pejabat negara karena itu bisa melanggar UU Tipikor berkaitan dengan gratifikasi," kata Agun dalam konferensi pers di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (5/5/2016).
KPK memberikan masukan soal iuran Rp1 M setelah Steering Committee Munaslub Golkar datang untuk konsultasi. Soalnya, sebagian calon ketua umum dan peserta munaslub merupakan pejabat penyelenggara negara. Agun mengatakan meski ada masukan dari KPK, semua rencana dan tahapan pelaksanaan mubaslub tetap berjalan.
TERPOPULER