Suara.com - Persentase dukungan untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di bursa Pilkada Jakarta periode 2017 - 2022 diperkirakan berkurang lantaran warga yang selama ini rumahnya ditertibkan Pemerintah Provinsi Jakarta tidak memilihnya.
"Kalau saya menganggap rakyat miskin nggak mendukung dialah. Karena rakyat miskin ditindas terus. Ya 10 persenlah dari suara DKI. Kalau suara DKI lima juta, saya yakin 10 persen suara nggak milih Ahok," kata Ketua Panitia Pelaksana Kongres Rakyat Lawan Penggusuran, Marlo Sitompul, di kolong tol Ir. Wiyoto Wiyono, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (15/5/2016).
Kongres tersebut dilakukan bersama ratusan warga yang merupakan perwakilan dari 33 kelurahan.
Marlo yang juga ketua umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia mengatakan ratusan warga yang diundang ke acara kongres memiliki hak suara lantaran rata-rata mereka memiliki KTP Jakarta.
"Itu rata-rata ber-KTP DKI mas. Yang saya undang bukan warga gelap, secara konstitusi punya hak. kalau dukungan ya tergantung Ahok," Marlo menambahkan.
Marlo mengatakan kongres hari ini merupakan bentuk perlawanan warga miskin terhadap kebijakan penertiban pemukiman padat yang sudah beberapakali dilakukan Ahok.
Menurut dia Ahok tidak mau berdiskusi langsung dengan warga sebelum menertibkan pemukiman.
"Warga akuarium (Pasar Ikan) itu punya PBB (Pajak Bumi dan Bumi) kalau dari segi hukum, tapi disikat juga. Semua warga Jakarta mimpi buruk, yang punya PBB aja disikat," kata dia.
Sebenarnya, pemerintah Jakarta memberikan kompensasi kepada warga yang menempati tanah negara yang terkena kebijakan penertiban. Tetapi, sebagian menolak karena berbagai alasan.
