Suara.com - DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta menggelar rapat Paripurna untuk memperingati HUT Jakarta yang ke 489. Rapat yang dibuka oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi langsung memberikan kritikan soal APBD Pemprov DKI tahun 2015 yang diberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Setidaknya sudah tiga kali sejak 2013, Pemprov DKI mendapatkan opini WDP. Prastyo menganggap dengan opini WDP tersebut menandakan jika Pemprov DKI belum bisa memperbaiki pengelolaan anggaran dengan baik
"Hal tersebut membuktikan tidak ada upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki pengelolaan aset daerah," kata Pras saat pembukaan rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Menurutnya, berdasarkan catatan BPK DKI ada 50 temuan sebesar Rp30,15 triliun. "Antara lain aset belum validasi senilai Rp14,5 triliun dan aset Dinas Pendidikan senilai Rp15,2 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya," bebernya.
Dari temuan tersebut, Politikus PDI Perjuangan menganggap jika sistem pengelolaan anggaran di DKI masih lemah. Namun demikian, Prasetyo berharap Pemprov DKI menindaklanjuti rekomendasi dari BPK DKI.
"Pemda diharapkan segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK DKI," kata dia.
Adapun dalam rapat tersebut juga dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Beberapa pejabat Pemprov DKI dan anggota dewan juga turut hadir dalam rapat paripurna istimewa tersebut.
