Suara.com - Anggota Komisi IX dari Fraksi Nasional Demokrat Irma Suryani mengakui pengawasan obat di Indonesia sangat lemah. Pengawasan obat, katanya, hanya dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang hanya memiliki kantor di Jakarta.
"Di daerah tidak diperhatikan. Ini masalahnya. Padahal itu penting," kata Irma, Jumat (24/6/2016).
Apalagi, kata dia, anggaran BPOM terbilang kecil, yaitu Rp1 triliun untuk beban tugas mengawasi peredaran makanan dan obat di seluruh daerah di Indonesia.
"Makanya kalau banyak obat dan vaksin palsu, ya wajar. Saya nggak bisa menyalahkan BPOM begitu saja. Anggaran dan SDM-nya terbatas," kata dia.
Selain itu, kata Irma, kelemahan BPOM lainnya, tidak punya kewenangan memberi sanksi kepada pelanggar. BPOM, kata Irma, hanya bisa melapor ke polisi kalau ditemukan kasus.
"Iya kalau ditindaklanjuti, kalau tidak? Nggak akan ada efek jeranya," kata dia.
Saat ini, polisi telah mengamankan 10 orang yang terlibat dalam sindikat pemalsuan vaksin. Kesepuluh orang tersebut terdiri dari lima produsen, dua kurir, dua penjual termasuk pemilik apotek di Bekasi berinisial J, dan satu orang yang mencetak label. Polisi juga menangkap tiga orang lagi di Subang, Jawa Barat.
Bareskrim Polri membongkar pemalsuan vaksin yang dijual ke sejumlah rumah sakit. Mereka, antara lain ditangkap di pabrik vaksin di daerah Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa (21/6/2016). Vaksin yang dipalsukan ini di antaranya, vaksin untuk campak, polio, hepatitis B, dan tetanus.
