Pengamat: Peredaran Vaksin Palsu Tak Berbeda dengan Narkoba

Suara.com - Pengamat Hukum dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, NTT, Aloysius Sukardan menilai peredaran vaksin palsu di Indonesia tidak jauh berbeda dengan kasus peredaran narkoba yang telah banyak merenggut korban jiwa.

"Peredaran vaksin palsu ini tidak jauh berbeda dengan penyebaran narkoba yang tidak lain dapat membunuh generasi muda kita secara perlahan," katanya kepada Antara di Kupang, Kamis (7/7/2016).

Sampai dengan saat ini Bareskrim Polri telah menangkap 17 tersangka yang telah diduga terlibat langsung dalam penyebaran vaksin palsu tersebut.

Aloysius mengatakan pemerintah khususnya pihak kepolisian harus mengusut tuntas kasus tersebut, sehingga penyebarannya tidak sampai ke daerah-daerah lain di Indonesia salah satunya adalah di NTT.

"Secara hukum, para tersangka yang telah ditangkap itu jika memang terbukti harus diberikan hukuman secara tegas. Karena ini menyangkut nyawa seseorang," tegas.

Ia juga meminta kepada pemerintah provinsi NTT, mulai dari dinas kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) NTT serta dinas perdagangan di provinsi berbasis kepulauan itu untuk mencari dan menelusuri penyebaran dari pada vaksin palsu tersebut di NTT.

Ia sendiri menilai bahwa, berhasil menyebarnya vaksin palsu tersebut akibat kurang adanya pengawasan dari Kementerian Kesehatan terhadap peredaran obat-obatan di Indonesia.

Kepala Dinas Kesehatan NTT Kornelis Kodi Mete ditemui secara terpisah mengatakan, hingga saat ini Dinas kesehatan dan BPOM NTT sudah menelusuri sejumlah sarana prasarana yang menjual dan menggunakan vaksin bagi para bayi.

"Dari hasil penelusuran semua vaksin yang digunakan adalah dari lembaga resmi dan tidak terindikasi vaksin palsu di wilayah kita, " tuturnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga telah melakukan pengecekan langsung ke Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan tidak ditemukan vaksin palsu.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) kata mantan Bupati Sumba Barat Daya itu, lebih banyak memanfaatkan vaksin yang diadakan pemerintah.

Menurut dia vaksin yang diadakan pemerintah sangat terjamin keasliannya. Namun, dia meminta semua dokter yang bertugas di daerah itu untuk tetap waspada, dengan adanya penyebaran vaksin palsu di Indonesia saat ini.

Para dokter diharapkan terus mengecek kemasan vaksin sebelum digunakan untuk mengantisipasi masuknya vaksin palsu ke wilayah itu, katanya.

"Dengan adanya informasi menyebarnya vaksin palsu dibeberapa daerah di Indonesia, maka semua dokter harus waspada. Para dokter diharapkan terus mengecek kemasan guna mengantisipasi masuknya vaksin palsu ke NTT," demikian Kornelis. (Antara)