Ruhut Sebut Dua Kelompok Inginkan Arcandra Jatuh

Siswanto | Dian Rosmala | Suara.com

Kamis, 18 Agustus 2016 | 14:11 WIB
Ruhut Sebut Dua Kelompok Inginkan Arcandra Jatuh
Ruhut Sitompul [suara.com/Adrian Mahakam]

Suara.com - Angota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyebut ada dua kelompok yang menginginkan Arcandra Tahar dicopot dari jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Akan tetapi, Ruhut tidak berani membeberkan dua kelompok yang dia maksud.

"Ada dua kelompok yang menginginkan Arcandra ini mundur. Mereka tidak ngaca dulu ingin jadi menteri ESDM. Siapa orangnya, aku tidak enak ngomong.  Nanti dikira dari aku. Aku dikira bikin kegaduhan baru lagi," kata Ruhut di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

Ruhut kemudian menyebut nama politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

"Kalian lihat saja di TV yang paling ngotot siapa. Salah satunya Effendy Simbolon. Kalian tahulah yang lain, jangan gue yang bilang. Kalau Effendi Simbolon ya karena dia nyerang gue, ya gue bilang saja," ujar Ruhut.

"Kalau yang lain itu takut nyerang gue, kalau mereka nyerang gue langsung gue balik saja," Ruhut menambahkan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari politisi PDI Perjuangan yang namanya disebut Ruhut.

Arcandra dicopot dari jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral oleh Presiden Joko Widodo karena bermasalah dengan kewarganegaraannya. Dia tercatat memiliki paspor Indonesia dan Amerika Serikat.

Arcandra merupakan menteri yang tercepat menjabat, hanya 20 hari.

Sinyal dari Jusuf Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Arcandra masih memiliki peluang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi menteri.

"Oh bisa, oh iya itu selama kemudian kewarganegaraannya lebih baik, Indonesia, tentu lebih jelas tentu lebih pasti terbuka bagi dia," kata Jusuf Kalla di MPR.

‎Menurut Jusuf Kalla hal tersebut merupakan solusi terbaik.

Jusuf Kalla mengatakan masalah dwi kewarganegaraan yang dimiliki Arcandra sekarang sedang dibahas antara DPR dan pemerintah dengan mendasarkan pada revisi UU Kewarganegaraan. Menurut Jusuf Kalla masalah dwi kewarganegaraan merupakan hal yang lumrah.

"Memang lagi dibicarakan soal dwi kewarganegaraan, itu memang trennya begitu di dunia ini. Selalu orang dua hal, ada pergerakan orang talenta dari negara-negara berkembang ke maju, kemudian untuk mendapatkan pengalaman. Kemudian ada sebagian kembali lagi ke negaranya, seperti Arcandra. Tentu seperti Arcandra itu sebenarnya karena ditugaskan proyek strategis di sana, maka lebih safe kalau dia jadi warga negara (sana)," tutur Jusuf Kalla.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Muncul Wacana Dwi Kewarganegaraan Indonesia, Begini Respons Menkumham

Muncul Wacana Dwi Kewarganegaraan Indonesia, Begini Respons Menkumham

News | Jum'at, 14 Juni 2024 | 14:59 WIB

Aturan Baru, Anak Kawin Campur Kini Dapat Status Dua Kewarganegaraan

Aturan Baru, Anak Kawin Campur Kini Dapat Status Dua Kewarganegaraan

News | Senin, 27 Juni 2022 | 12:19 WIB

Terkini

Belanja Pegawai Mau Dibatasi 30 Persen APBD, Pemprov DKI Pastikan PPPK Jakarta Tak Dikorbankan

Belanja Pegawai Mau Dibatasi 30 Persen APBD, Pemprov DKI Pastikan PPPK Jakarta Tak Dikorbankan

News | Senin, 30 Maret 2026 | 07:14 WIB

Earth Hour 2026: Pertamina Hemat 9 MW Energi dan Tekan 2 Ton Emisi CO2

Earth Hour 2026: Pertamina Hemat 9 MW Energi dan Tekan 2 Ton Emisi CO2

News | Senin, 30 Maret 2026 | 07:11 WIB

Arus Balik Lebaran 2026 Melandai, Jasa Marga: 2,9 Juta Kendaraan Sudah Masuk Jakarta

Arus Balik Lebaran 2026 Melandai, Jasa Marga: 2,9 Juta Kendaraan Sudah Masuk Jakarta

News | Senin, 30 Maret 2026 | 07:03 WIB

Dua 'Pesawat Super' Milik AS Hancur, Kekuatan Militer Iran Kejutkan Dunia

Dua 'Pesawat Super' Milik AS Hancur, Kekuatan Militer Iran Kejutkan Dunia

News | Minggu, 29 Maret 2026 | 21:47 WIB

Aparat Israel Halangi Pemimpin Gereja Masuk Makam Kudus di Misa Minggu Palma

Aparat Israel Halangi Pemimpin Gereja Masuk Makam Kudus di Misa Minggu Palma

News | Minggu, 29 Maret 2026 | 21:13 WIB

Pesawat AWACS E-3 Milik AS Hancur Kena Serangan Iran di Arab Saudi

Pesawat AWACS E-3 Milik AS Hancur Kena Serangan Iran di Arab Saudi

News | Minggu, 29 Maret 2026 | 20:19 WIB

Realisasi Bantuan Jaminan Hidup Terus Meningkat, Jadi Penunjang Hidup Penyintas

Realisasi Bantuan Jaminan Hidup Terus Meningkat, Jadi Penunjang Hidup Penyintas

News | Minggu, 29 Maret 2026 | 18:33 WIB

Prabowo dan Takaichi Bakal Teken Kesepakatan Baru? Bocoran Topik Krusial dari Tokyo

Prabowo dan Takaichi Bakal Teken Kesepakatan Baru? Bocoran Topik Krusial dari Tokyo

News | Minggu, 29 Maret 2026 | 18:23 WIB

PP TUNAS Mulai Berlaku, Kemenag Perkuat Literasi Digital di Pesantren dan Madrasah

PP TUNAS Mulai Berlaku, Kemenag Perkuat Literasi Digital di Pesantren dan Madrasah

News | Minggu, 29 Maret 2026 | 18:05 WIB

Kejar Target April 2026, Pemerintah Tambah Lokasi Sekolah Rakyat di Bogor

Kejar Target April 2026, Pemerintah Tambah Lokasi Sekolah Rakyat di Bogor

News | Minggu, 29 Maret 2026 | 17:35 WIB