Suara.com - Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi yang diajukan oleh mantan Ketua DPR dari Golkar Setya Novanto mengenai penyadapan atau perekaman yang dijadikan barang bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan.
Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat menjadi rujukan untuk mengatur tata cara penyadapan di masa mendatang.
"Ya bisa dibuat dalam rancangan undang-undang atau merevisi undang-undang yang ada untuk mengaturnya dalam satu payung hukum," kata Masinton di DPR, Rabu (7/9/2016).
Menurutnya sejumlah lembaga dan UU yang dibuat, membolehkan dilakukan penyadapan. Itu sebabnya, menurut politikus PDI Perjuangan, harus dibuat satu payung hukum yang menerangkan proses penyadapan.
"Saat ini kan, kepolisian punya kewenangan menyadap, BNN punya, BIN dan kejaksaan juga, dan itu diatur masing-masing. Idealnya hanya satu payung UU," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat ketentuan yang digugat Novanto memenuhi unsur pelanggaran terhadap UUD 1945 selama frasa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti.
"Permohonan pemohon diterima sebagian sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti penegakan hukum atas permintaan oleh kepolisian dan institusi penegak hukum lainnya sebagaimana diatur dalam UU ITE," katanya saat membacakan amar putusan di gedung MK.
Arief menjelaskan Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 44 huruf b dalam UU ITE, tidak mempunyai hukum yang mengikat selama tidak dimaknai khususnya frasa informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti.
Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul menyampaikan ada kekuranglengkapan peraturan mengenai penyadapan.
"Untuk melengkapi hal itu, dalam pertimbangan Mahkamah, yang termasuk di dalamnya tidak semua orang bisa melakukan penyadapan, maka pemberlakuan bersyarat dalam UU ITE beralasan hukum," kata dia.
Mahkamah menegaskan dalam pemberlakuan penyadapan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu atas permintaan penegak hukum sebagaimana diatur dalam UU ITE.
