Suara.com - Ketua DPP Bidang Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman menilai tidak adil bila calon petahana diizinkan tidak cuti kampanye menjelang pilkada. Hal ini dikatakan Habiburokhman ketika menjadi pihak terkait dalam uji materi Pasal 70 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang diajukan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Mahkamah Konstitusi, hari ini.
"Saya mau kasih ilustrasi yang mulia (hakim MK), lebaran haji kemarin saya nonton film Warkop, Dono, Kasino, Indro, sebelum film dimulai ada iklan, meminta nonton film Indonesia, yang meminta adalah Bapak Basuki Tjahaja Purnama saya merasa dulu-dulu nggak ada iklan ini," kata Habiburokhman di ruang sidang gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).
Habiburokhman khawatir jika uji materi yang diajukan Ahok dikabulkan hakim konstitusi, di masa mendatang akan para calon petahana bebas curi start kampanye, khususnya dengan memanfaatkan program layanan masyarakat yang dibiayai pemerintah.
"Kita khawatir dia kampanye di iklan imunisasi, wajib membayar pajak, iklan membuang sampah," kata dia.
Habiburokhman mengatakan memang tidak ada yang salah dengan kampanye yang dilakukan calon petahana, tetapi akan tidak adil bagi pasangan calon yang bukan petahana.
"Yang sebetulnya nggak ada yang salah, tapi apa adil, apabila calon lain tidak bisa muncul dia (Ahok) bisa muncul," ujar Habiburokhman.
Habiburokhman jika Ahok tidak mau cuti kampanye dengan alasan agar dapat mengawal pembahasan Rancangan Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta 2017, Badan Pengawas Pemilu akan kesulitan mengawasi anggaran, khususnya di Dinas Sosial.
"Sulitnya pengawasan APBD bantuan sosial. Kemudian ketidakadilan adalah pengaruh yang besar pada aparat birokrasi. Dan selanjutnya adalah berpengaruh pada netralitas penyelenggara pemilu," ujar dia.
TERPOPULER
