Suara.com - Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022, Rizal Ramli mengatakan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di bawah pimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kebanyakan menggunakan uang dari para pengembang, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
"Saudara-saudara, banyak hal yang bisa dilakukan. Saudara calon gubernur petahana, anggaran kita itu banyak sekali, per tahun sekitar Rp73 Triliun. Tetapi petahana malas menggunakan anggaran ini. Tetapi, dia minta uang dari Para pengembang," kata Rizal dalam diskusi bertajuk 'Indonesia Menggugat, Jakarta Menggugat' di Gedung Joang, Cikini, Jakarta, Kamis (15/9/2016).
Menurut Rizal, cara demikian bukan saja cara yang salah, akan tetapi juga melanggar Undang-Undang Keuangan Negara.
"Ini namanya pengumpulan uang dengan cara-cara outside the budget. Cara-cara diluar anggaran," ujar Rizal.
"Karena undang-undang keuangan negara kita mengatakan, penerimaan dari swasta harus masuk APBD dulu, nanti alokasinya negosiasi, rapat antara Gubernur dengan DPRD," Rizal menambahkan.
Dengan demikian, menurut Rizal cara yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
"Tapi petahana menggunakan cara ini. seenaknya dia mau pakai buat apa. Ini cara-cara outside the budget yang melawan undang-undang keuangan negara," kata Rizal.
Rizal menerangkan sistem outside the budget sudah dihapuskan di zaman Presiden Soeharto. Sehingga semua biaya pembangunan masuk dalam anggaran.
"Lah kok bisa, lembaga negara lain diam. Ada orang yang melanggar undang-undang keuangan negara dengan menggunakan sistem outside the budget," kata Rizal.
