Infografis
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap pegawai swasta dari PT. Gino Valentino Bali, George Hutama Riswantyo, pada Rabu (21/9/2016). Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dalam kasus dugaan suap penerbitan izin tambang.
"Diperiksa sebagai saksi untuk NA," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.
KPK menetapkan Nur Alam sebagai tersangka kasus tersebut. Diduga, gubernur periode 2008-2013 dan 2013-2018 itu melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan SK yang tidak sesuai aturan perundang-perundangan yang berlaku.
Nur Alam mengeluarkan tiga SK kepada Anugrah Harisma Barakah dari tahun 2008-2014. Yakni, SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, SK Persetujuan IUP Eksplorasi, dan SK Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi. Diduga ada kickback atau imbal jasa yang diterima Nur Alam dalam memberikan tiga SK tersebut.
KPK kemudian menjerat Nur Alam dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.
Anugrah Harisma Barakah merupakan perusahaan tambang yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Perusahaan tersebut melakukan kegiatan penambangan di bekas lahan konsensi PT. Inco.
Anugrah Harisma Barakah berafiliasi dengan PT. Billy Indonesia. Hasil tambang nikel oleh Billy Indonesia kemudian dijual kepada Richcorp International Limited, perusahaan yang berbasis di Hongkong. Perusahaan yang bergerak di bisnis tambang tersebut kemudian diduga mengirim uang sebesar 4,5 juta dollar AS atau sekitar Rp60 miliar kepada Nur Alam lewat sebuah bank di Hongkong.
