Bidik Tersangka Baru Korupsi e-KTP, KPK Periksa Nazaruddin

Pebriansyah Ariefana, Nikolaus Tolen

Rabu, 28 September 2016 | 11:38 WIB
Bidik Tersangka Baru Korupsi e-KTP, KPK Periksa Nazaruddin
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menjalani sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (15/6). [suara.com/Oke Atmaja]

Suara.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Mohamad Nazaruddin mengatakan bahwa dirinya diperiksa kembali penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar cepat mendapatkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Hal itu disampaikan Nazaruddin saat hadir di gedung KPK, Rabu (28/9/2016)

"(Kenapa diperiksa lagi?) Katanya mau pengen cepet-cepet ada tersangka baru," kata Nazaruddin seraya masuk ke dalam gedung KPK.

Selasa (27/9/2016) kemarin mantan Anggota DPR dari Fraksi Demokrat tersebut menyebutkan Mantan Menteri Dalam Negeri Gemawan Fauzi sebagai seorang yang diduga tersangkut dalam kasus ini.

Menurut dia, Gamawan turut menerima gratifikasi terkait proyek e-KTP. Namun, dia enggan menyebutkan bentuk maupun nilai gratifikasi itu. Dia juga mengaku tak sembarangan bicara soal mantan anak buah Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini. Pasalnya, kata dia, kasus ini juga terbongkar lantaran Nazar juga merupakan "whistleblower" kasus ini.

KPK sudah 2 tahun lebih menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Lembaga Antikorupsi baru menetapkan satu tersangka dalam kasus ini pada 22 April 2014 silam. Tersangka itu adalah Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto. Dia berperan sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek ini.

Hingga saat ini, Sugiharto juga belum ditahan karena sakit. Sementara itu, Lembaga Antikorupsi mengaku kini sedang mendalami aliran dana pada kasus ini. Dalam sengkarut proyek senilai Rp6 triliun itu, negara diduga mengalami kerugian Rp2 triliun. KPK pun sedang mencari yang diuntungkan secara ilegal dalam kasus ini.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Irman Kembali Diperiksa Saksi Kasus Korupsi e-KTP

Irman Kembali Diperiksa Saksi Kasus Korupsi e-KTP

News | Selasa, 27 September 2016 | 11:58 WIB

Mendagri: Tanpa e-KTP Masyarakat Tetap Bisa Memilih di Pilkada

Mendagri: Tanpa e-KTP Masyarakat Tetap Bisa Memilih di Pilkada

News | Minggu, 25 September 2016 | 05:47 WIB

Mobil Internet Disiapkan Pemkab Biak untuk Layani e-KTP

Mobil Internet Disiapkan Pemkab Biak untuk Layani e-KTP

News | Kamis, 22 September 2016 | 06:38 WIB

Masa Berlaku KTP Elektronik Seumur Hidup

Masa Berlaku KTP Elektronik Seumur Hidup

News | Selasa, 20 September 2016 | 00:11 WIB

Batas Akhir Perekaman e-KTP Pertengahan 2017

Batas Akhir Perekaman e-KTP Pertengahan 2017

News | Senin, 12 September 2016 | 18:54 WIB

Mendagri Sambangi Ombudsman

Mendagri Sambangi Ombudsman

Foto | Kamis, 01 September 2016 | 17:27 WIB

Mendagri Bantah Perekaman Data e-KTP Sampai Tanggal 30 September

Mendagri Bantah Perekaman Data e-KTP Sampai Tanggal 30 September

News | Kamis, 01 September 2016 | 17:13 WIB

Kemendagri: Situs Pengecekan e-KTP yang Beredar Itu Tidak Valid

Kemendagri: Situs Pengecekan e-KTP yang Beredar Itu Tidak Valid

News | Sabtu, 27 Agustus 2016 | 20:11 WIB

22 Juta Penduduk Belum Rekam e-KTP,  Kemendagri Bakal Jemput Bola

22 Juta Penduduk Belum Rekam e-KTP, Kemendagri Bakal Jemput Bola

News | Jum'at, 26 Agustus 2016 | 08:31 WIB

Nazaruddin Dapat Remisi 1,5 Bulan

Nazaruddin Dapat Remisi 1,5 Bulan

News | Rabu, 06 Juli 2016 | 14:42 WIB

Terkini

Sambut Prabowo di Lampung, 30 Mahasiswa Berencana Gelar Aksi Jahit Mulut

Sambut Prabowo di Lampung, 30 Mahasiswa Berencana Gelar Aksi Jahit Mulut

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 09:26 WIB

Menaker Ajak Negara Asia Pasifik Perkuat Pelatihan Tenaga Kerja, Hadapi Pekerjaan Tergeser AI

Menaker Ajak Negara Asia Pasifik Perkuat Pelatihan Tenaga Kerja, Hadapi Pekerjaan Tergeser AI

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 08:45 WIB

CENTCOM: Amerika Serang Pertahanan Udara Iran, Stasiun Kendali Darat dan Radar Pengintai

CENTCOM: Amerika Serang Pertahanan Udara Iran, Stasiun Kendali Darat dan Radar Pengintai

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 08:45 WIB

Serangan AS ke Iran, Gelombang Ledakan Terjadi di Kota Jask dan Kouhe Mobarakeh Hingga Pulau Qeshm

Serangan AS ke Iran, Gelombang Ledakan Terjadi di Kota Jask dan Kouhe Mobarakeh Hingga Pulau Qeshm

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 08:30 WIB

Dirjen Imigrasi Minta Jajaran Fokus Kerja dan Hilangkan Budaya Kerja Lama yang Tidak Patut

Dirjen Imigrasi Minta Jajaran Fokus Kerja dan Hilangkan Budaya Kerja Lama yang Tidak Patut

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 08:30 WIB

Vonis Kasus Andrie Yunus Digelar Hari Ini, Nasib Empat Anggota BAIS TNI Akan Ditentukan

Vonis Kasus Andrie Yunus Digelar Hari Ini, Nasib Empat Anggota BAIS TNI Akan Ditentukan

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 08:24 WIB

DPR: Jangan Terus Salahkan The Fed dan Perang Teluk Saat Rupiah Tertekan

DPR: Jangan Terus Salahkan The Fed dan Perang Teluk Saat Rupiah Tertekan

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 08:16 WIB

Perang Pecah Lagi! Amerika Serang Iran Lagi, Luncurkan Rudal ke Dekat Jalur Minyak Dunia

Perang Pecah Lagi! Amerika Serang Iran Lagi, Luncurkan Rudal ke Dekat Jalur Minyak Dunia

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 08:13 WIB

Pengesahan Revisi UU Polri Dikritik, Dinilai Terlalu Terburu-Buru dan Tidak Transparan

Pengesahan Revisi UU Polri Dikritik, Dinilai Terlalu Terburu-Buru dan Tidak Transparan

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 08:01 WIB

Hari Ini, Empat Prajurit TNI Jalani Sidang Putusan Kasus Penyiraman Andrie Yunus

Hari Ini, Empat Prajurit TNI Jalani Sidang Putusan Kasus Penyiraman Andrie Yunus

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 07:28 WIB