Gerindra Minta Stop Penggusuran, Ahok: Nggak Ada Urusan

Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak akan mendengarkan pandangan Fraksi Parti Gerindra. Partai yang diketuai Prabowo Subianto itu sempat meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jangan melakukan penggusuran menjelang Pilkada Jakarta 2017.

"Normalisasi sungai nggak bisa ditunda. Pasti kita akan mindahin orang di sana, karena sudah ngemplang sungai, puluhan tahun salah," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Ahok menyatakan selama Rumah Susun Sederhana Sewa siap untuk menampung warga pinggiran sungai yang rumahnya kena digusur, pemprov DKI dikatakan Ahok akan terus mendorong mereka ke rusunawa.

"Selama rusunnya siap saya nggak peduli anda mau ngoceh apapun, tunda?  Nggak ada urusan, ini kerjaan kok," kata Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menergetkan proyek normalisasi sungai di Jakarta rampung 2018.

Ahok menambahkan, Parti Gerindra setelah berseberangan dengannya tidak pernah mengajukan usulan yang membangun untuk Jakarta. Melainkan, selalau mengkritik program-program yang sudah dijalankan saat ini.

"Gerindra mana pernah sih (ngajuin yang baik?). Nggak pernah, dia ngajuin sesuatu yang beda," kata Ahok menanggapi permintaan partai Gerindra untuk menyetop sementara biaya penertiban ke Satpol PP.

Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta Ahok menjelaskan besaran anggaran yang sudah dipakai untuk penertiban pemukiman kumuh sepanjang tahun 2016.

Demikan dikatakan anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Aristo Purboadji dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2016 di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (5/10/2016).

"Fraksi Gerindra meminta penjelasan seberapa banyak alokasi anggaran yang sudah terpakai dan yang belum (untuk penggusuran)," kata dia.

Aristo menambahkan penertiban pemukiman penduduk belakangan sering dilakukan. Menurutnya kebijakan tersebut menimbulkan persoalan sosial, keamanan, dan ketertiban karena menggunakan pendekatan persuasif.

"Karena tidak dibarengi dengan pendekatan dengan pendekatan kemanusiaan dan solusi yang ditawarkan tidak tepat sasaran, seperti relokasi yang disediakan jauh dari domisili korban penggusuran," kata dia.

"Dan jumlah rusun yang disiapkan tidak sesuai dengan jumlah KK yang digusur," Aristo menambahkan.

Menjelang pemilihan kepala daerah Jakarta yang akan berlangsung 15 Februari 2017, Fraksi Gerindra meminta calon petahana Ahok dan Djarot Saiful Hidayat untuk menunda proyek penertiban bangunan warga.

"Tahapan alokasi biaya penertiban yang diberikan ke Satpol PP harus dihentikan sementara, mengingat pendekatan yang lebih manusiawi dengan mengedepankan sisi kemanusiaan yang harus dikedepankan," ujar dia.