Suara.com - Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan besaran anggaran yang sudah dipakai untuk penertiban pemukiman kumuh sepanjang tahun 2016.
"Fraksi Gerindra meminta penjelasan seberapa banyak alokasi anggaran yang sudah terpakai dan yang belum (untuk penggusuran)," kata anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Aristo Purboadji dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2016 di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (5/10/2016).
Aristo menambahkan penertiban pemukiman penduduk belakangan sering dilakukan. Menurutnya kebijakan tersebut menimbulkan persoalan sosial, keamanan, dan ketertiban karena menggunakan pendekatan persuasif.
"Karena tidak dibarengi dengan pendekatan dengan pendekatan kemanusiaan dan solusi yang ditawarkan tidak tepat sasaran, seperti relokasi yang disediakan jauh dari domisili korban penggusuran," kata dia.
"Dan jumlah rusun yang disiapkan tidak sesuai dengan jumlah KK yang digusur," Aristo menambahkan.
Menjelang pemilihan kepala daerah Jakarta yang akan berlangsung 15 Februari 2017, Fraksi Gerindra meminta Ahok dan Djarot Saiful Hidayat yang juga maju lagi, untuk menunda proyek penertiban bangunan warga.
"Tahapan alokasi biaya penertiban yang diberikan ke Satpol PP harus dihentikan sementara, mengingat pendekatan yang lebih manusiawi dengan mengedepankan sisi kemanusiaan yang harus dikedepankan," ujar dia.
BERITA MENARIK LAINNYA:
Jaksa Cecar Misteri Hilangnya Celana Robek, Ini Jawaban Jessica
Biadab, Bayi 1 Tahun Dimutilasi Ibu Kandungnya Sendiri
Ini Pengakuan Pengikut Dimas Kanjeng yang Sulit Dinalar
Tak Direstui Keluarga, Ini Alasan Asty Ananta Tetap Nikah di Bali
Inilah Pekerjaan Mario Teguh Sebelum Menjadi Motivator Terkenal
