Suara.com - Mantan menteri ekonomi Emmanuel Macron menilai pemerintah Prancis melakukan kesalahan jika menargetkan muslim sebagai sosok yang mengancam. Hal itu tidak adil untuk kehidupan beragama di sana.
Menurut dia bisa jadi Prancis tidak ketat dalam menerapkan aturan sekularisme di negaranya. Hal ini diakatakan lantaran setahun terakhir Prancis diguncang teror bom.
Dia membuat komentar di sebuah reli di selatan kota Monpellier, tapi ia kembali berhenti sebentar untuk mengatakan dia akan berdiri di pemilihan presiden tahun depan.
"Tidak ada agama yang bermasalah di Prancis hari ini. Negara harus netral karena merupakan jantung dari sekularisme, kita memiliki kewajiban untuk membiarkan semua orang mempraktikkan agama mereka dengan adil," kata Macron, Selasa (18/10/2016).
Hal itu dikatakan Marcon di selatan kota Monpellier. Di sana dia mendeklarasikan untuk mencalonkan diri sebagai presiden Prancis tahun depan.
Macron keluar dari pemerintah Presiden Francois Hollande Agustus lalu dan berjanji untuk mengubah Prancis. Mantan bankir, yang mulai menonjol sebagai penasihat Hollande itu mulai berkeliling Prancis untuk menggalang dukungan.
Sebelumnya, seorang lelaki dengan pacarnya yang tengah hamil dicurigai merencanakan pembunuhan atasnama kelompok ISIS. Dugaan itu tengah diselidiki kepolisian Paris.
Kedua remaja itu berusia 21 dan 17 tahun. Mereka berhubungan dengan salah satu militan ISIS Rachid Kassim melalui aplikasi Telegram. Enkripsi pesannya sudah dipegang pihak pengadilan.
Kassim diduga telah berpartisipasi dalam beberapa serangan atau percobaan serangan di Prancis.
Sementara itu polisi Prancis menangkap sedikitnya enam remaja bulan lalu. Semua diduga telah berencana untuk membunuh atas nama ISIS setelah telah terlihat di jaringan sosial.
Semua berada dalam kontak melalui Telegram dengan Kassim, yang saat ini berada di wilayah Suriah-Irak.
Prancis baru pulih dari gelombang serangan militan yang telah menewaskan lebih dari 230 orang sejak Januari 2015. Saat ini intelijen yang sedang berjuang untuk membongkar web dari jaringan militan di dalam negeri. (Reuters)
