Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berharap pelaksana tugas gubenur Jakarta dari pejabat eselon satu Kementerian Dalam Negeri mau melakukan disposisi surat masuk kepada dinas terkait. Ahok khawatir plt gubernur tidak melakukan itu.
"Yang paling khawatir kalau ada surat masuk Plt nggak mau disposisi," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/10/2016).
Ahok mengatakan apabila hal tersebut tidak dikerjakan plt, setelah kembali menjabat sebagai gubernur DKI sekitar pertengahan Februari 2017 akan banyak pekerjaan yang menumpuk. Ahok mengajukan cuti selama masa kampanye di Pilkada Jakarta 2017, dimulai dari 28 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017.
"Kalau masuk lagi ya bisa jadi 10 koper nanti (kerjaan). Ya kita akan tetap selesaikan," katanya.
Selama menjabat sebagai gubenur, Ahok mengatakan surat masuk dari warga Jakarta sudah disposisi kepada dinas terkait, dengan waktu kurang dari satu minggu. Dia bercerita, sering kali membawa pekerjaan pada Sabtu dan Minggu ke rumah.
"Ya masyarakat jadi tahu, jadi lambat saja. Biasanya saya selalu buat surat masuk nggak lebih dari satu minggu. Kalau Jumat nggak selesai (kerjaan), saya bawa Sabtu-Minggu. Sehinga Senin pagi waktu rapim meja selesai semua," ucap Ahok.
Sejauh ini, Ahok mengaku belum tahu siapa pejabat Kemendagri yang akan menempati posisi gubernur DKI untuk sementara. Saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo kemarin pagi, Ahok juga tidak dikasih tahu.
"Nggak tahu (siapa Plt-nya). Aku juga nggak naya (ke presiden)," katanya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan calon Plt Gubernur DKI sudah mengerucut dua nama. Mereka dalah Sekjen Kemendagri Yuswandi A Temenggung dan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Soni Sumarsono.
"Saya nggak tahu siapa (Plt-nya), biasanya nggak mungkin sekjen, sekjen terlalu sibuk. Logikanya pasti bukan sekjen," ucap Ahok.
