Suara.com - Di tengah ramainya isu akan berlangsung demo besar-besaran di Ibu Kota Jakarta pada Jumat (4/11/2016), muncul poster-poster yang berisi imbauan agar masyarakat jangan terprovokasi dan ikut terpecah belah.
Poster-poster dengan pesan perdamaian tersebut, saat ini, tersebar luas di media sosial.
Salah satu poster mengajak masyarakat Indonesia untuk aksi doa untuk bangsa pada Kamis (3/11/2016) pukul 18.30 sampai selesai.
"Dimanapun anda berada, apapun agama anda, luangkan waktu sejenak untuk memanjatkan doa yang tulus dan terbaik agar bangsa ini diberi kekuatan untuk terhindar dari perpecahan. Tak ada yang lebih baik dari sebuah doa #DoaUntukBangsa," demikian tulisan poster tersebut.
Selain itu, juga tersebar poster-poster dengan gaya bercanda yang intinya tetap mengajak masyarakat jangan mau diprovokasi dengan mengangkat isu agama.
Rencana demonstrasi 4 November mendapat perhatian serius dari pemerintah, DPR, dan organisasi agama.
Sebelum menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, pagi tadi, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa demonstrasi merupakan hak demokratis warga, tapi bukan hak memaksakan kehendak dan bukan hak untuk merusak.
Jokowi menambahkan pemerintah akan menjamin hak menyampaikan pendapat, tapi juga akan mengutamakan ketertiban umum.
"Aparat keamanan sudah saya minta bersiaga dan melakukan tugas secara profesional jika ada tindakan anarkis oleh siapa pun," kata Kepala Negara.
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno meminta semua elemen masyarakat jangan membesar-besarkan isu demonstrasi.
"Kita percaya kepolisian sudah siapkan mengantisipasi itu. Kan tiap kali begitu wacananya selalu seperti itu. Nggak usah dibesar-besarkan," kata Hendrawan di Kedai Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (30/10/2016).
Menurut Hendrawan ada kalangan yang saat ini sengaja terus menerus menghembuskan isu demo besar-besaran agar pilkada Jakarta terganggu.
"Ini bukan yang pertama, yang begini-begini waktu pilpres juga begini. Seakan akan demokrasi indonesia akan tutup buku," kata dia.
Salah satu alasan demo nanti adalah untuk meminta aparat penegak hukum memproses Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dianggap menghina agama.
Hendrawan yang duduk di Komisi XI DPR yakin polisi bertindak profesional menangani kasus itu.
