Suara.com - Amerika Serikat pastikan membatalkan rencana penjualan sedikitnya 26.000 pucuk senapan serbu kepada kepolisian Filipina. Pembatalan diduga akibat tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan Presiden Rodrigo Duterte terkait perang narkoba. Hal ini seperti disampaikan anggota senat Filipina kepada Reuters, Senin (1/11/2016) waktu setempat.
Hubungan Filipina dengan AS tak akur menyusul kebijakan tembak mati terhadap pengedar narkoba. Ribuan penyalur barang haram tewas didor sejak Duterte duduk di kursi orang nomor satu Filipina. Kebijakan kontroversial ini juga ditentang sejumlah negara, termasuk AS, karena dianggap melanggar HAM.
Setidaknya 2.300 pengedar narkoba tewas dalam operasi polisi serta pasukan khusus anti-narkoba sejak Duterte dilantik menjadi presiden Filipina 30 Juni lalu. Kebijakan ini dilakukan justru saat Filipina dan AS sedang menjajaki penjualan ribuan senapan serbu.
Pembatalan ini tak bikin Duterte kalang kabut. Pasalnya, masih ada dua negara lain yakni Rusia dan Cina yang siap impor senjata ke pemerintah Filipina.
Ketegangan AS dan Filipina pecah saat Duterte memaki Presiden AS Barrack Obama dengan mengatakan "Go To Hell" dalam pidatonya. (The Guardian)