Infografis
Suara.com - Kepala Divisi Hubungan Masyatakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menanggapi munculnya gerakan penolakan dari massa terhadap kampanye calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnnama (Ahok). Menurutnya, semua warga memiliki hak untuk melaksanakan kampanye apabila ingin mencalonkan diri ikut pelaksanaan pemilu.
"Semua pasang calon punya hak yang sama untuk berkampanye. Semua harus imbang. Ya nomor 1, 2, 3 harus diberikan hak yang sama," kata Boy kepada wartawan, Senin (14/11/2016).
Dia pun mengimbau kepada semua warga untuk tidak melakukan penghadangan atau aksi anarkistis terkait serangkaian kampanye paslon ke pemukiman warga.
"Masyarakat jangan anarkis aja. Itu saja pesannya," kata dia.
Sebelumnya, pihak kepolisian bakal mendalami kasus sekelompok warga yang melakukan penolakan terhadap kampanye Ahok. Namun, polisi masih menunggu laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta sebelum menindaklanjuti massa yang menolak kampanye pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta Ahok-Djarot.
Menurut Awi, Bawaslu memiliki waktu untuk bisa mendalami adanya aksi dugaan penolakan massa terhadap kampanye salah satu kandidat yang maju di Pilkada DKI Jakarta.
Sejauh ini, Ahok setidaknya sudah dua kali ditolak sejumlah massa saat melakukan kampanye ke pemukiman warga di Jakarta. Salah satunya penolakan dari sekelompok organisasi massa Front Pembela Islam cabang Kecamatan Kebon Jeruk yang ikut menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana kedatangan Ahok di Jalan Kedoya Raya RT 3, RW 6, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (10/11/2016) lalu.
