Suara.com - Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti memaknai aksi yang akan dilakukan pada 2 Desember nanti merupakan tindakan politis. Sebab, tuntutan para peserta aksi sudah melenceng dari tuntutan awal, yaitu penegakan proses hukum kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahoj).
"Jujur saya tidak melihat lagi hubungannya (aksi 2 Desember) dengan yang kemarin, yang 411. Saya lebih memaknai ini nggak ada lagi kecuali urusan politik, kira-kira gitu. Apalagi temanya menuntut penahanan Ahok dan pelindungnya," kata Raydalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (20/11/2016).
Dia menambahkan, pelindung dalam konteks ini bisa diasumsikan kepada Presiden Joko Widodo. Apalagi, lokasi aksi demonstrasi berubah sasaran. Yang awalnya di Kantor Balai Kota Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, kini menjadi Kantor Istana Negara, di Jalan Merdeka Utara, Jakarta.
"Iya. Kalau pelindung itu ya asumsinya kepada presiden, memang pada siapa lagi? Itu bisa dibaca dari Kantor Gubernur (Jakarta) ke Istana. Kan aksi sebelumnya di gubernur dan pindah ke istana. Artinya kan orang ya diduga penistaan dan orang yang diduga melindungi. Satu di istana negara, satu di balaikota," tuturnya.
Dia juga menilai saat ini banyak orang yang meng-agama-nisasikan isu politik. Karenanya, dia berharap tidak ada yang memanfaatkan isu politik dengan mengatasnamakan agama .
"Saya pikir jangan terlalu sering mengagamanisasi isu politik. Apalagi agamaisasi itu tidak dalam bentuk substansinya. Subtansi agamanya itu kan sebetulnya ada ketidakadilan, ada macam-macam itu, ini yang jangan sampai kita berulang-berulang yang kemudian justru mendesakralsiasi ajaran-ajaran substansi agama-agamanya," kata dia.
